Network
GALAMEDIANEWS - Pelaksanaan Pemilu 2024 masih dalam proses penghitungan suara. Namun, prosesnya dinilai mengandung sejumlah dugaan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis.
Sebagian pihak bahkan menilai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 dianggap lebih parah daripada pemilu sebelumnya.
Pasalnya, di Pemilu 2024 banyak terjadi penyalahgunaan fasilitas negara, ketidaknetralan aparatur negara, dan politik uang.
Baca Juga: KPU Jabar Catat 50 Petugas Gugur Pasca Pemilu 2024, Petugas KPPS Terbanyak
"Pesta rakyat telah usai, bagi-bagi beras dan minyak sudah selesai. Pemilu 2024 ini memang paling barbar dibanding tahun sebelumnya," tegas Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ketut Sustiawan, Senin 26 Februari 2024.
Ketut menuturkan, indikasi kecurangan dimulai dari penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas dan kepala negara yang tanpa etika dan tak tahu malu berkampanye lantaran putranya ikut berkontestasi dalam Pemilihan Presiden.
Selain itu, tambah Ketut, kecurangan pada saat proses pencoblosan juga terjadi seperti logistik surat suara yang telah tercoblos, tertukar dan hilang.
Baca Juga: Pileg 2024, Ini 5 Besar Caleg DPRD Kab. Sumedang dengan Suara Tertinggi di 6 Dapil, PDIP Teratas
Tak cuma itu, ada juga laporan kotak suara tidak tersegel, tempat pemungutan suara terlambat dimulai hingga TPS yang tak aksesibel terhadap disabilitas.
"Belum lagi aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga telah didesain untuk memenangkan calon presiden tertentu," ungkap Ketut.
Lebih lanjut ditegaskannya, saat ini masyarakat Indonesia kembali menjalani aktifitas sehari-hari dan dihadapkan dengan kenyataan harga-harga bahan pokok yang melambung tinggi.
Bahkan, ujar Ketut, harga beras mencapai harga tertinggi dalam sejarah.
"Saat ini harga beras melambung tinggi, tinggi sekali. Belum lagi dalam waktu dekat tarif listrik naik dan tarif tol juga bakal naik," tandas dia.
Baca Juga: Ide Menu Takjil Pedas dan Gurih Favorit Suami, Yuk Coba Resep Tahu Pletok Galak Ala Rudy Choirudin
Ketut mencetus, dalam kondisi daya beli yang masih rendah dan beban hidup yang semakin berat, kenaikan harga berbagai barang dan jasa berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin.
"Rakyat miskin semakin miskin. Karenanya, mari kita tolak kenaikan harga. Dukung hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 yang terindikasi melibatkan kepala negara," pungkas Ketut.***
