Network
Ia pun menyampaikan sudah melakukan pembayaran pendaftaran senilai Rp 150 ribu. Namun, sertifikat tanah miliknya tersebut justru tidak diterima hingga saat ini.
"Saya sudah membayar pendaftaran Rp. 150.000, tapi sertifikat tanah saya tidak ada, dan sudah 3 tahun, saya harus minta tolong sama siapa?," ujarnya saat ditemui, Rabu, 1 November 2023.
Selain itu, Ecin mengaku, sudah beberapa kali mendatangi Desa Kertawangi dengan bertemu Kepala Dusun (Kadus) dan Kepala Desa (Kades) untuk menagih sertifikat tanah miliknya. Akan tetapi, pihak Desa yang mengurusi program PTSL di tahun 2019 berdalih tidak tahu.
"Saya sudah cape datang ke Desa Kertawangi untuk minta penjelasan dimana sertifikat tanah saya, Kadus dan Kadesnya hanya janji tapi sampai saat ini tidak ada bukti keberadaan sertifikat tanah saya ada dimana," ucapnya.
Baca Juga: Tahap 2 BPNT: Pencairan Dana Bantuan Pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat Menjelang Ramadan
Selanjutnya, Ecin menyampaikan, Kadus bersama Kades Kertawangi tidak ada itikad baik untuk mencari keberadaan sertifikat tanah miliknya. Padahal, Desa Kertawangi yang mengurus semua sertifikat tanah di program PTSL 2019.
"Sama sekali tidak ada itikad baik dari Kadus dan Kades Desa Kertawangi," tuturnya.
Selanjutnya, salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan saat program PTSL banyak warga diminta sejumlah uang sebesar Rp 150 ribu.
"Banyak warga yang dimintai uang sebesar Rp 500.000, sebagai tebusan bagi sertifikat tanah yang sudah jadi," katanya.
Baca Juga: Jelang Laga Melawan Liverpool, Manchester City Terancam Tak Diperkuat Jeremy Doku
