Network
"Termasuk memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik, contohnya guru yang dinilai rawan dalam pelaksanaan Pilkada. Kita sudah memberikan pemahaman kepada para ASN/PNS, bahkan jauh-jauh hari para ASN sudah melaksanakan deklarasi untuk tetap menjaga netralitas di Pilkada," tuturnya.
Menurutnya, Satgas Pengawasan Netralitas ASN tetap fokus pada pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada mereka. "Kita sudah turun ke wilayah untuk memberikan informasi dan pemahaman itu," tuturnya.
Baca Juga: Pasar Kecantikan Semakin Beragam, BeautiSS Skincare Hadirkan Konsep Berbeda
Menghadapi Pilkada Bandung ini, kata dia, ASN menjadi perhatian pemerintah pusat dan media.
"Bagaimana netralitas ASN tetap terjaga. Untuk itu, tugas Satgas fokus pada netralitas ASN," harapnya.
Wawan menegaskan, Satgas tak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi dan hukuman terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Sementara yang berwenang memberikan sanksi yaitu dari Komisi ASN.
"Satgas fokus pada memberikan pemahaman kepada 16 ribu ASN di lingkungan Pemkab Bandung untuk tetap menerapkan asas netralitas pada Pilkada," ujarnya.
Baca Juga: Mengejutkan! Panglima AD Ethiopia Sebut Dirjen WHO Persenjatai Kelompok Pemberontak
Ia mengungkapkan, yang tergabung dalam Satgas tersebut, di antaranya Asisten Pemerintahan, Inspektorat, Bagian Pemerintah, Hukum, Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.
"Dinas Pendidikan dilibatkan karena ASN terbanyak yaitu sekitar 10.000 ASN," katanya.
Sebenarnya, imbuh Wawan, Pemkab Bandung sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga netralitas ASN, namun masih ada pelanggaran di lapangan, kembali ke personal.
