Network
GALAMEDIA - Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti ikut gerah dengan adanya aksi pencopotan baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab oleh prajurit TNI.
Abdul Mu'ti mengkritik langkah TNI tersebut lantaran pencopotan baliho merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Hal itu diungkapkan Mu'ti dalam cuitannya di Twitter lewat akun @Abe_Mukti, Sabtu 21 November 2020.
"Sependek yang saya tahu, pihak yang berwenang menertibkan reklame, spanduk, dan baliho yang tidak berizin atau tidak membayar pajak adalah Pemerintah Daerah atau Provinsi," cuit Mu'ti.
"TNI dan Polri hanyalah berfungsi membantu, bukan mengeksekusi," kata dia menambahkan.
Sebelumnya, kritikan terhadap aksi Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman pun datang dari sejumlah kalangan.
Baca Juga: Pertama Kali dalam Sejarah TNI Turunkan Baliho, Fadli Zon dan HNW Kompak Singgung Separatisme OPM
Anggota Komisi I DPR RI Fadli menyatakan penurunan baliho bukanlah Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pada akun twitternya @fadlizon, Sabtu 21 November 2020.
Fadli Zon mengingatkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bahwa medan pertempuran TNI bukan berada di DKI Jakarta melainkan di ujung timur wilayah RI.
Baca Juga: Lama Menghilang, Tiba-tiba Habib Rizieq Muncul Bersama 7 Cucunya
"Kepada Panglima TNI, di ujung timur RI, separatis OPM bersenjata menantang-menatang TNI dan ingin lepas dari Indonesia," ujarnya.
"Kenapa dibiarkan saja? Kita ingin TNI kuat tangguh profesional menjaga Indonesia dr ancaman luar," tandasnya.
Menurunkan baliho bukanlah Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kepada Panglima TNI, di ujung timur RI, separatis OPM bersenjata menantang2 TNI n ingin lepas dr Indonesia. Kenapa dibiarkan saja? Kita ingin TNI kuat tangguh profesional menjaga Indonesia dr ancaman luar. https://t.co/GwV3Htn4sP— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) November 21, 2020
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai pasukan TNI seharusnya fokus menangani masalah Separatis OPM atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Baca Juga: ShopeePay Talk Hadir Kembali Bagikan Tips dari Nol Jadi Online: Jangkau Pelanggan Lebih Luas
"Apalagi kembali KKB, Kelompok Separatis OPM, kembali berulah, 2 warga sipil di Ilaga Papua mrk tembak. Aksi berulang itu secara nyata mengancam kedaulatan hukum & eksistensi NKRI. TNI dg Koopsusnya, harusnya focus ke sana, buktikan kehebatan mrk atasi kelompok teroris separatis ini," tulis Hidayat melalui akun Twitternya, @hnurwahid, Sabtu, 21 November 2020.
Berulangnya aksi KKB separatis OPM ini, mestinya mengingatkan TNI,bahwa musuh bersama yg membahayakan NKRI kita al adalah kelompok teroris separatis OPM. HRS berulang nyatakan tidak memusuhi Pemerintah atau TNI. HRS&FPI bisa bersama TNI bantu korban bencana, jg selamatkan NKRI. https://t.co/KlJAxBA4r3— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) November 21, 2020
"Berulangnya aksi KKB separatis OPM ini, mestinya mengingatkan TNI, bahwa musuh bersama yg membahayakan NKRI kita al adalah kelompok teroris separatis OPM. HRS (Habib Rizieq Shihab) berulang nyatakan tidak memusuhi
Pemerintah atau TNI. HRS & FPI bisa bersama TNI bantu korban bencana, jg selamatkan NKRI," ujarnya.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyebutkan, penertiban baliho atas perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman tersebut menjadi catatan tersendiri bagi institusi penegak kedaulatan negara itu.
Baca Juga: Polda Jabar Tak Izinkan Kagiatan yang Sebabkan Kerumunan Massa
“Saya coba cermati langkah Pangdam Jaya ini dalam perspektif ketentaraan. Tampaknya ini pertama kali dalam sejarah, sebuah institusi penting negara berurusan soal baliho,” ujar Ubedilah Badrun.
Ubedilah pun mengurai tugas pokok TNI sesuai Pasal 7 Ayat 1 UU 34/2004 tentang TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Namun demikian, tugas pokok tersebut dinilai tak tercermin dalam penurunan baliho bergambar Habib Rizieq yang terjadi di beberapa wilayah di Jakarta.
Baca Juga: Mulan Tantang Ahmad Dhani: Silahkan Kalau Mau Pergi, Kalau Mau Misah Enggak Apa-apa
“Saya mencermati terlalu menurunkan marwah TNI jika TNI berurusan soal baliho. Bukankah urusan penertiban baliho itu urusan Satpol PP daerah setempat?” kata Ubedilah.
Sebelumnya Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, mengatakan pihaknya bakal mencopot semua baliho yang terpasang sembarangan dan tanpa izin.
"Ini (baliho) akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam," kata Dudung usai menggelar apel TNI persiapan Pilkada di kawasan Monas, Jakarta, Jumat 20 November 2020.***
