Network
GALAMEDIANEWS - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) Tri Rismaharini mengakui telah mendengar beredarnya informasi bahwa dirinya merupakan salah satu dari empat menteri dalam Kabinet Joko Widodo yang akan dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumta (5/4) mendatang.
Untuk itu, Risma mengaku siap dan bisa dipastikan akan menghadiri panggilan dari MK tersebut, jika dirinya memang sudah menerima surat undangan atau panggilan resmi. Namun demikian, hingga Selasa (2/4) dirinya sama sekali belum menerima surat undangan atau panggilan resmi dari MK tersebut.
"Nanti, undangannya belum saya terima, nanti kalau sudah terima, yah saya datang lah," kata Risma saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengunjungi peserta pelatihan disabilitas di Sentra Meohai Kendari, Selasa (2/4).
Selama Ini Penyaluran Bansos Dilakukan Dengan Mengirim Anggarannya Secara Langsung Melalui Bank ke Masing-masing Daerah
Selanjutnya, Risma menegaskan bahwa terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos), pihaknya langsung mengirimkan anggaran tersebut ke masing-masing daerah melalui bank. "Langsung transfer ke bank," ujarnya.
Selain itu, Risma juga menjelaskan bahwa terkait dengan perubahan data penerima bansos di seluruh wilayah, secara keseluruhan hal itu telah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan undang-undang fakir miskin.
"Nanti diusulkan ke kami, dan setiap bulan itu terubah datanya sesuai dengan permintaan daerah. Sudah ada enam juta lebih yang kita ubah," jelasnya.
Seperti diketahui, pada proses persidangan PHPU Pilpres 2024, MK mengagendakan untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju. Keempat menteri Jokowi tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain itu, MK juga berencana akan memanggil unsur terkait lainnya, yakni dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)."""
