Satlantas Polres Cimahi Jadi Pilot Project Penerapan Digitalisasi Registrasi Kendaraan Bermotor

- 15 Oktober 2021, 17:39 WIB
Kasubdit BPKB Korlantas Polri, Kombes Pol Indra Darmawan sedang menjelaskan soal digitalisasi registrasi kendaraan bermotor kepada wartawan di Mapolres Cimahi Jalan Amir Mahmud, Jumat 15 Oktober 2021.
Kasubdit BPKB Korlantas Polri, Kombes Pol Indra Darmawan sedang menjelaskan soal digitalisasi registrasi kendaraan bermotor kepada wartawan di Mapolres Cimahi Jalan Amir Mahmud, Jumat 15 Oktober 2021. /Laksmi Sri Sundari/Galamedia/

 

GALAMEDIA - Satlantas Polres Cimahi menjadi pilot project dalam penerapan digitalisasi registrasi kendaraan bermotor (Ranmor) di wilayah Polda Jawa Barat. Dengan digitalisasi itu, pelayanan masyarakat akan menjadi lebih mudah. Sebab, mutasi kendaraan atau balik nama tidak perlu lagi membawa berkas ke kantor polisi.

Masyarakat kini cukup menggunakan aplikasi dan screening kode di barcode, untuk mengurus registrasi kendaraan. Mereka juga tidak perlu repot mengurus antarsamsat atau polres.

Kasubdit BPKB Korlantas Polri, Kombes Pol Indra Darmawan mengatakan, digitalisasi ranmor dan arsip itu sebagai upaya mempercepat pelayanan pada masyarakat dan mengurangi penggunaan bangunan gedung sebagai gudang arsip fisik.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Sebut Muncul Resiko Baru Usai Baim Wong Minta Maaf pada Kakek Suhud

"Dapat lebih memudahkan pelayanan, nantinya arsip manual bisa diwakilkan oleh arsip digital. Semua pelayanannya juga berbasis digital. Dengan ini tentu tidak perlu menambah ruang untuk gudang arsip," ungkap Indra kepada wartawan di Mapolres Cimahi Jalan Amir Mahmud, Jumat 15 Oktober 2021.

Indra mencontohkan ketika masyarakat hendak mengurus mutasi kendaraan, pembayaran pajak, maupun alih balik nama, maka pemilik kendaraan tidak perlu datang sambil membawa berkas.

"Jadi kalau mau mengurus itu cukup lewat aplikasi dan menggunakan scanning kode barcode, sehingga tidak perlu bolak balik antar Samsat atau Polres," tutur Indra.

Digitalisasi registrasi ranmor juga sebagai langkah untuk menekan potensi percaloan yang merugikan masyarakat. Lalu mengamankan arsip fisik yang memiliki masa waktu, dan menghindari kejadian force majeur.

"Tentu ini sebagai upaya juga menekan adanya tindakan tidak profesional saat pelayanan. Kalau terjadi bencana yang berpotensi merusak arsip juga. Dan arsip fisik dalam 10 tahun itu bisa rusak," kata Indra.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x