Network
GALAMEDIA - Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, Herry Nurhayat divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L. L. R. E Martadinata, Rabu, 4 November 2020, Herry juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 400 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara.
Majelis hakim juga memutus Herry harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,4 miliar, dan jika tidak dibayar maka diganti kurungan 1 tahun penjara.
"Mengadili, menyatakan terdakwa Herry Nurhayat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UU Tipikor sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim, T. Benny Eko Setiadi membacakan amar putusannya.
Baca Juga: Ini Dia Mobil SUV yang Bisa Mengobrol Bahasa Indonesia
Vonis penjara yang diterima Herry itu sama dengan tuntutan dari Penuntut Umum (PU) KPK dalam sidang yang digelar Senin 19 Oktober 2020.
Yang membedakan hanya besaran uang denda dan pengganti kerugian negara. Dalam tuntutan, Herry diharuskan membayar denda Rp 150 juta dan uang pengganti sebesar Rp 3,5 miliar.
Atas vonis tersebut, terdakwa maupun PU KPK sama-sama menyatakan pikir-pikir. Artinya, putusan itu belum memiliki kekuatan hukum tetap.
Dalam paparannya, Majelis Hakim menyatakan, Herry Nurhayat bersama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Selamat telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum.
Baca Juga: Mengenal Kepribadian INTP, Berikut Karakteristi dari Si Logis atau Si Pemikir Ini
Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara memerintah secara tertulis kepada DPKAD Kota Bandung untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Kota Bandung TA 2012.
Permintaan tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana besar luasan dan nilai lahan yang akan dibebaskan, menyetujuinya, dan meminta keuntungan dalam pelaksanaanya, serta tidak menetapkan besaran ganti rugi lahan secara langsung antara Pemkot Bandung dan pemilik lahan.
Perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp 69 miliar lebih berdasarkan hasil perhitungan dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari total anggaran sebesar Rp 115 miliar lebih.
Dengan rincian Tomtom Dabbul Qomar Rp 7,1 miliar, Kadar Selamat Rp 5,8 miliar, Herry Nurhayat Rp 8 miliar, Dadang Suganda Rp 34 miliar, Lia Nurhambali Rp 175 juta, Riantono Rp 175 juta dan lain-lain hingga total seluruhnya Rp 69 miliar.
Baca Juga: ShopeePay dan Kitabisa.com Sinergi untuk Bantu UMKM Pulih Saat Pandemi
Herry sebelumnya sudah bolak-balik ke pengadilan karena tersandung kasus korupsi. Tercatat sudah tiga kali tersandung kasus korupsi.
Pertama, kasus yang menjeratnya yakni kasus suap dalam operasi tangkap tangan KPK yang menyeret hakim Setiabudi Tejocahyono.
Tidak lama kemudian, Herry Nurhayat juga kembali harus menjadi pesakitan karena tersandung kasus bantuan sosial kepada ormas dan LSM. Kasus terakhir adalah yang saat ini berjalan yakni kasus korupsi RTH.***
