Network
GALAMEDIA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kini tengah mempertimbangkan untuk memblokir aplikasi asal China. Salah satunya adalah aplikasi TikTok.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Selasa (7/7/2020). Ia mengatakan, AS sedang menimbang kemungkinan memblokir aplikasi media sosial dari Cina. Salah satunya, TikTok.
"Saya tidak ingin mendahului Trump, tetapi itu salah satu yang sedang kami timbang," ujar Pompeo sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters.
Baca Juga: Menggantang Subholding Pertamina Go Public
Meski begitu, Pompeo tak menyebutkan penyebab keinginannya untuk memblokir aplikasi tersebut. Namun memang saat ini hubungan kedua negara sedang tak harmonis.
Sejak wabah virus Corona meledak, hubungan Cina dan Amerika semakin tegang dalam berbagai hal mulai dari asal usul virus, masalah visa, masalah Laut Cina Selatan, hingga masalah Hong Kong.
Presiden AS Donald Trump pernah mengungkapkan memiliki pengalaman tidak enak dengan TikTok. Pada Juni lalu, pengguna TikTok mengerjainya untuk membuat lokasi kampanye Trump di Tulsa sepi. Mereka membuat imbaun di TikTok untuk membeli tiket kampanye dan kemudian meminta pembeli tidak hadir di acara pertama Trump sejak wabah Corona menyerang AS itu.
Baca Juga: Miliki Kecepatan 360 Kmh, Jepang Rilis Supreme Kereta Tercepat yang Bisa Melarikan Diri dari Gempa
Akibatnya, sebagian besar tribun di lokasi kampanye Trump kosong. Kurang lebih hanya 6.200 orang yang hadir di kampanye itu. Padahal, Trump sudah gembar-gembor akan ada sejuta pendukungnya yang hadir di Tulsa.
Apabila langkah memblokir TikTok itu benar berlangsung, maka langkah Amerika menjadi yang kedua setelah India.
Belum lama ini Perdana Menteri India Narendra Modi memblokir sejumlah aplikasi Cina, termasuk TikTok, usai insiden berdarah antara tentara Cina dan India di lembah Galwan. Pada insiden itu, 20 tentara India tewas.
Baca Juga: Sembilan Tahun Dinanti Sang Ibu, Bayi Kembar Tewas Diserang Anjing Peliharaan yang Cemburu
Di Hong Kong, TikTok malah memutuskan untuk menghentikan operasionalnya. Keputusan itu diambil usai menimbang dampak UU Keamanan Nasional Hong Kong.***
