GALAMEDIA - Peristiwa tewasnya enam pria yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab oleh aparat Polda Metro Jaya telah menyita perhatian publik Tanah Air.
Pro kontra terkait peristiwa tersebut masih terdengar sampai hari ini. Sejumlah kalangan ikut mengkritik aksi penembakan tersebut.
Salah satu kritikan sekaligus kutukan muncul dari Pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah menilai kejadian yang menimpa anggota Front Pembela Islam (FPI) justru menggambarkan kekerasan terhadap warga sipil masih terulang lagi.
Baca Juga: Pascainsiden yang Menewaskan 6 Laskar FPI, Kapolri Minta Anggotanya Tingkatkan Kewaspadaan
"Pimpinan Pusat Muhammadiyah bukan saja menyesalkan, mengutuk terjadinya kekerasan tersebut. Apalagi jika itu dilakukan oleh aparat yang punya kuasa. Jika pun bila itu dilakukan oleh pihak-pihak lain," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqqodas melalui virtual, Selasa 8 Desember 2020.
Busyro menegaskan kekerasan yang dilakukan aparat sudah berulangkali terjadi. Dia berharap peristiwa yang dialami enam laskar FPI menjadi bahan koreksi total bagi negara.
Negara, katanya, mestinya berfungsi untuk melindungi rakyat dan hal itu diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945.
Baca Juga: Bandung Zona Merah Lagi, Penutupan Sejumlah Ruas Jalan Mulai Diberlakukan Malam Ini
Tokoh intelektual muslim Indonesia, Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun juga ikut berbicara terkait peristiwa itu. Lewat cuitannya di Twitter, Cak Nun meminta agar digelar pertemuan antara pemerintah dan pihak Habib Rizieq.
Baca Juga: Jenazah Pengawal Habib Rizieq Belum Diserahkan, Ust Tengku Zulkarnain: Kenapa Susah Diambil
"Sambil menunggu Presiden mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya enam (6) rakyatnya: sekarang saatnya terjadi Dialog 4 mata antara Jokowi dengan Habib Riziq. Di 'wali'i misalnya oleh Pak Jusuf Kalla dan Gus Mus (KH Mustofa Bisri)," begitu kicauan Cak Nun.
Tanggapan atas pernyataan Cak Nun pun bergulir. Banyak pihaknya yang mendukung, namun ada juga yang menilai pernyataan itu seolah melegitimasi keberadaan teroris.
Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi termasuk yang mempertanyakan pernyataan Cak Nun itu. Ia malah tampak keberatan dengan usulan yang disampaikan.
Baca Juga: Kamis, Fly Over Jalan Jakarta- Supratman Bisa Digunakan Secara Nomal dan Hanya Satu Arah
Kalau ikuti pemikiran Emha Ainun Najib, maka kedepan, para mafia dan teroris dibenarkan dan dibolehkan untuk membuat kerusakan di negeri ini, lalu endingnya deal dengan pemerintah," begitu kicauan Teddy di akun Twitter pribadinya, dikutip Galamedia, Selasa, 8 Desember 2020.
Baca Juga: RS Polri Kramat Jati Belum Mau Beri Keterangan Keberadaan Jenazah 6 Anggota FPI yang Tewas Ditembak
Sebagai penutup kicauannya, Teddy menegaskan jika Indonesia selama ini sudah memiliki aturan hukum. Ia pun mencolek empat nama sekaligus, mulai dari Presiden Joko Widodo, Moeldoko, Prabowo Subianto hingga Mahfud MD.
"Ini negara hukum bukan negara barbar. @jokowi @Dr_Moeldoko @prabowo @mohmahfudmd," begitu tandas Teddy.***