GALAMEDIA – Baru–baru ini Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyampaikan terkait pentingnya kritik dan masukan terhadap pemerintah, termasuk tentang cara menyampaikan kritik tanpa dipanggil polisi.
Pernyataan tersebut Jusuf Kalla sampaikan saat menjadi pembicara acara PKS (Partai Keadilan Sosial) pada Jumat 12 Februari 2021.
Menanggapi hal itu, Mahfud MD pun memberikan jawabannya melalui akun twitternya pada Minggu 14 Februari 2021.
Baca Juga: Disebut Nyinyir oleh Netizen, Susi Pujiastuti: Semoga Tuhan Memberikan Pencerahan!
Mahfud MD mengungkapkan, pertanyaan seperti itu merupakan hal yang biasa dihadapi pemerintah sejak dulu, bahkan saat Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden.
“Pertayaan Pak JK tentang ‘Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil oleh polisi’ harus dipahami sebagai pertanyaan biasa yang dihadapi pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun,” tulisnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @mohmahfudmd.
“Sejak dulu, jika ada orang mengkritik sering ada yang melaporkan ke polisi dan polisi merespon,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Mahfud MD menegaskan bahwa pertanyaan Jusuf Kalla sebenarnya tidak bermaksud menuding pemerintah saat ini.
“Jadi Pak JK tak bermaksud menunding, zaman pemerintah sekarang ini kalau mengkritik dipanggil polisi. Tp itu terjadi sejak dulu krn selalu ada yang melapor ke polisi. Faktanya sejak Pak JK msh jadi Wapres periode 1 juga ada kasus Sarrachen dan Muslim Cyber Army. Ada juga akun Piyungan,” tulisnya lagi.
Kemudian Mahfud MD mengatakan bahwa keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand, Rusli Kamri dan Cawalkot Makassar ke polisi atas tudingan main Pak JK.
“Apalagi baru2 ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdianand Hutahaian, Rusli Kamri dan Cawalkot Makassa ke polisi krn dugaan tudingan main politiknya Pak JK,” ujarnya.
Mahfud MD mengatakan, laporan ke polisi, memang dilakuak oleh warga negara terhadap warga negara lain.
Sehingga dia menilai bahwa pertanyaan Jusuf Kalla tersebut merupakan ekspresi dilemma masyarakat lain juga.
“Laporan2 ke Polisi itu dilakuka oleh warga negara thd warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adl ekpresi dilemma kita,” terangnya.***