GALAMEDIA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin keberatan dengan pihak yang menuduh Presiden Jokowi terlibat KLB Demokrat.
Ngabalin melihat bahwa saat ini ada sebagian pihak yang menuduh Jokowi sengaja menghilangkan kekuatan Demokrat agar tidak ada halangan pada Pilpres 2024 nanti.
Namun, Ngabalin membela Presiden Jokowi yang saat ini sedang fokus mengurus kepentingan bangsa dan negara.
“Semua waktu, pikiran dan tenaga Presiden Jokowi untuk mengurus kepentingan BANGSA dan NEGARA. Sekali lagi JANGAN MENYERET-NYERET beliau ke utusan internal PARPOL Anda,” cuit Twitter @AliNgabalinNew, 8 Maret 2021.
Baca Juga: Wingdikkal Satuan Baru Di Tasikmalaya Silaturahmi Ke Polres Tasikmalaya dengan Bersepeda Bareng
Kemudian pada cuitan berikutnya, Ngabalin menuturkan bahwa pihaknya akan terus membela Jokowi yang dituduh terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.
“Kita harus dan terus dengungkan kepada semua kalangan utamanya para pengamat yang kehabisan argumentasinya. Supaya jangan nyerempet nuduh sana nuduh sini mengaitkan KLB, Moeldoko dan Presiden,” tuturnya.
Sebagaimana diketahu, saat ini Moeldoko merupakan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang masih aktif bertugas.
Moeldoko menjabat sebagai Kepala KSP sejak 17 Januari 2018 ketika masa pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla.
Sejak saat itu pun, dirinya menyatakan undur diri dari Partai Hati Nurani Rakyat yang sudah disinggahinya sejak 2017.
Baca Juga: Piala Menpora 2021: Bergabung dengan Persib dan Bali United, Persiraja Umbar Target Juara
Ketika itu, Moeldoko baru pensiun dari kemiliteran pada 26 Desember 2016. Dirinya pernah menjadi Panglima TNI dari 30 Agustus 2013 – 8 Juli 2015.
Dalam Partai Hanura, awalnya Moeldoko langsung diangkat oleh Wiranto menjadi Anggota Dewan Ketua Umum DPP Partai Hanura.
Namun tak lama dari itu, Moeldoko meroket diangkat menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura.
Ketika dirinya dipanggil Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan sebagai Kepala KSP, Moeldoko sekaligus keluar dari Partai Hanura.
Hal itu Moeldoko lakukan dengan alasan bahwa dirinya tidak ingin terikat dengan partai politik selaku pejabat kepresidenan.
Baca Juga: Fakultas Hukum UI jadi yang Terbaik di Indonesia Versi QS World University Ranking
Namun siapa sangka, pada 5 Maret 2021, Moeldoko hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.***