GALAMEDIA - Wacana masa jabatan Presiden tiga periode kembali mencuat akhir-akhir ini.
Usulan itu seperti diusulkan oleh mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.
Tak Tanggung-tanggung, Arief Poyuono mengklaim bahwa 85 persen masyarakat Indonesia setuju masa jabatan Presiden khususnya Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.
Baca Juga: Tim Bulutangkis Indonesia Dipaksa Mundur dari All England 2021, Ricky Subagja Kecewa
Baca Juga: Kepala LLDikti Wilayah IV Jabar dan Banten Minta PTS Tunda Rencana Pembelajaran Tatap Muka
"Kalau untuk hari ini saya meyakini ya, 85 persen rakyat Indonesia setuju kalau (Jokowi) tiga periode," ujarnya dalam tayangan 'Catatan Najwa' yang tayang di Trans 7, Rabu, 17 Maret 2021.
Hampir senada dengan Arief Poyuono, pengamat politik Indo Barometer, M. Qodari juga menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjabat Presiden.
Namun mengejutkan, Qodari justru mengusulkan Jokowi berpasangan dengan Prabowo Subianto untuk menghindari polarisasi masyarakat yang kian meruncing.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 18 Maret 2021: Sedih! Reyna Diacuhkan Nino Karena Statusnya
"Saya sebagai analis dan aktivis akan memperjuangkan ide dan gagasan (Jokowi-Prabowo) ini," ujar Qodari.
Berbeda dengan Arief Poyuono dan M. Qodari, pakar hukum tata negara Refly Harun dan aktivis hukum sekaligus pendiri kantor hukum Lokataru Haris Azhar mengatakan bahwa solusi bagi politik yang sehat bagi Indonesia bukanlah menjadikan Jokowi tiga periode atau dipasangkan dengan Prabowo.
Refly mengatakan bahwa yang penting adalah menurunkan ambang batas pencalonan Presiden menjadi nol persen dari yang sekarang 20 persen.
"Kalau saya dukung presidential threshold nol, itu saja," ujar Refly harun.
Baca Juga: Ditengah Kisruh Partai Demokrat, SBY Tiba-tiba Bertemu Duta Besar Uni Eropa, Ada Apa?
Mengamini statement Refly, Haris Azhar juga mengatakan bahwa politik yang sehat adalah semakin luasnya ruang partisipasi untuk maju menjadi calon presiden.
"Saya pikir politik yang sehat itu kalau misalnya makin luas ruang partisipasi untuk maju menjadi Capres," ujar Haris.
"Electoral threshold yang nol persen seperti dibilang Refly itu saya pikir jauh lebih penting," tambahnya.***