Intip Catatan Utang Indonesia dari Era Presiden Soekarno Sampai Jokowi

GALAMEDIA – Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengetahui jika Presiden Soekarno dijuluki sebagai bapak proklamator.

Julukan disematkan karena ia memiliki andil yang sangat besar dalam proses kemerdekaan Indonesia.

Meskipun demikian, ternyata tradisi utang di Indonesia berawal di era kepemimpinan presiden yang akrab disapa Bung Karno ini.

Dilansir Galamedia dari kanal YouTube Data Fakta, inilah catatan utang Indonesia dari era kepemimpinan Presiden Soekarno hingga Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 10 April 2021: Ricky Dikhianati hingga Tebar Teror kepada Elsa, Nino Ceraikan Elsa

1. Presiden Soekarno

Presiden Soekarno telah mewariskan utang negara sekitar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Adapun utang ini belum termasuk dengan utang Hindia Belanda sebesar 4 miliar dolar AS.

Utang tersebut harus dibayar sebagai syarat kemerdekaan berdasarkan kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

2. Presiden Soeharto

Kemudian tradisi utang tersebut dilanjutkan oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto sendiri dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena pemerintahan di eranya sudah mulai fokus ke sektor ekonomi.

Tentunya, hal tersebut berbeda jauh dengan gaya kepemimpinan dari Presiden Soekarno yang lebih mempertimbangkan kekuatan politik.

Meski era kepemimpinan Soeharto masih sering diributkan hingga saat ini, masyarakat Indonesia tentu tidak bisa melupakan andil dan jasanya yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Jarang Diketahui Orang, Ini Dia 7 Hewan yang Memiliki Kecerdasan Luar Biasa, Nomor 4 Mengagetkan

Sejak menjabat sebagai presiden pada Maret 1967, ia telah melakukan pembangunan secara besar-besaran seperti pembangunan irigasi, bendungan, dan jalan.

Dari fenomena tersebut, sebagian masyarakat Indonesia masih merasa bingung perihal sumber dana pembangunan tersebut.

Sebagai informasi, Presiden Soeharto sendiri mencatatkan utang luar negeri sebesar Rp 551,4 triliun dengan rasio utang sebesar 57,7 persen.

Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1997-1998, pengelolaan utang Presiden Soeharto terbilang efektif dan efisien.

Hal ini dapat tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi 3 tahun sebelum dirinya menjabat yakni dari level 1,08% menjadi 10,92%. Data ini merujuk dari data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diambil pada 1995.

Baca Juga: Viral Mensos Berkunjung ke NTT Lalu Marah-marah, Risma: Bukan Bermaksud Marah, Hanya untuk Motivasi

3. Presiden B.J. Habibie

Seiring dengan pergantian kepemimpinan, utang negara pun terus berlanjut. Di era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Indonesia berusaha keluar dari zona krisis ekonomi.

Sejak dilantik sebagai presiden pada 1998, Presiden B.J. Habibie tidak menemukan solusi terkait permasalahan tersebut selain dengan kembali berutang.

Sebagai informasi, Presiden B.J. Habibie sendiri mencatatkan utang luar negeri sebesar Rp 938,8 triliun dengan rasio utang sebesar 85,4 persen.

Presiden B.J. Habibie terpaksa menempuh langkah ini agar Indonesia dapat terhindari dari bahaya warisan krisis ekonomi di era pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan naiknya angka pertumbuhan ekonomi dari -13,13 persen pada 1998 menjadi 0,79 persen pada 1999.

Baca Juga: 7 Provinsi di Indonesia yang Rawan Mengalami Gempa, Bahkan Terjadi Sampai Ribuan Kali!

Selain itu, kurs rupiah pun kembali menguat dari level Rp 16.650 per dolar AS pada Juni 1998 menjadi Rp 7.000 per dolar AS pada November 2018.

Tidak hanya itu, berkat tangan dinginnya Bank Indonesia (BI) resmi keluar dari jajaran eksekutif dan berubah menjadi lembaga independen.

4. Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur)

Sejarah mencatat, di tangan Presiden Gusdur, utang negara menembus angka Rp 1.271,4 triliun pada 2001 dengan rasio utang sebesar 77,2 persen.

Perlu diketahui, Presiden Gusdur sangat bekerja keras dalam upaya melanjutkan perjuangan B.J. Habibie untuk mengeluarkan Indonesia dari zona krisis ekonomi.

Buktinya lambat tapi pasti, pertumbuhan ekonomi Indonesia menanjak hingga 4,92 persen pada 2000. Namun, mengalami penurunan menjadi 3,64 persen pada 2001.

Baca Juga: WOW! Gaji Buzzer Tembus Puluhan Juta Sampai Miliaran Rupiah? Ini 5 Pekerjaan Teraneh dengan Gaji Selangit

5. Presiden Megawati Soekarnoputri

Selanjutnya di tangan Megawati Soekarnoputri, utang di Indonesia pun kembali bertambah. Hanya saja, rasio utangnya mengalami penurunan.

Sebagai informasi, Megawati mencatatkan utang negara sebesar Rp 1.298 triliun dengan rasio utang sebesar 56,5 persen.
Selain itu, di era kepemimpinan Megawati telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari 18,4 persen pada 2001 menjadi 16,7 persen pada 2004.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat dari 3,64 persen pada 2001 menjadi 4,5% pada 2002.

6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Selanjutnya ada SBY yang menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode yakni pada 2004-2010 dan 2010-2014.

Baca Juga: Nia Ramadhani Buka Suara Perihal Penyakitnya: Nggak Usah Diceritain

Di periode pertama, SBY mencatatkan utang negara sebesar Rp 1.243 triliun. Sementara, di periode 2, SBY mencatatkan utang negara sebesar Rp 2.608 triliun dengan rasio utang sebesar 24,7 persen.

7. Presiden Jokowi

Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, utang negara pun tidak dapat dihindarkan. Di periode pertama, Jokowi mencatatkan utang negara sebesar Rp 4.418,3 triliun dengan rasio utang 29,98 persen.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di era kepemimpinan Jokowi mengalami kenaikan utang sebesar 75 persen, sedangkan SBY hanya mengalami kenaikan sebesar 64 persen.***