GALAMEDIA - Menggenjot vaksinasi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng organisasi kepemudaan, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jabar.
Langkah itu dilakukan di tengah upaya merealisasikan target 36 juta warga di Jabar yang divaksin Covid-19.
Asisten Daerah Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dudi Sudrajat Abdurachim mengatakan, untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak agar semakin banyak warga yang terlayani.
Baca Juga: Mensos Risma Tuai Kritik Usai Tak Perpanjang Bansos, HNW: Mensos Tidak Melakukan Kewajibannya
"Kolaborasi ini juga sesuai permintaan Pak Gubernur saat pelantikan korp alumni KNPI. Yang sekarang ini bagian dari vaksin kedua, yang sebelumnya di (gedung) Pakuan," ungkapnya di Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 13 April 2021.
Menurut dia, pihaknya mempersiapkan berbagai pusat vaksinasi di sejumlah daerah. Sebagai contoh, di Gedung Sate yang disiapkan 700 dosis vaksin per hari.
Pihaknya juga menggenjot vaksinasi bagi warga lanjut usia dan pelayan publik.
Meski belum mengantongi angka pasti, menurutnya jumlah warga prioritas tersebut yang sudah divaksin terus bertambah.
Lebih jauh, pihaknya juga melayani vaksinasi bagi pelayan publik yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota.
"Di kita ada 34 ribu ASN. Tapi ada juga ASN dari kabupaten/kota yang kami layani (vaksin), seperti dari Dishub dan UPTD di Cirebon, mereka di sana kehabisan vaksin, sehingga datang ke sini," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua pelaksana vaksinasi Alumni KNPI Jawa Barat, Dina Mutiara menuturkan, pihaknya menggandeng berbagai organisasi kepemudaan terkait vaksinasi tersebut.
Ini dilakukan untuk memperbanyak warga Jawa Barat yang telah divaksin.
Baca Juga: 7 Kota Paling Aman di Indonesia, Nomor 6 Sering Dicap Sebagai Kota Begal!
"Kami berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membantu menangani pandemi ini," ucapnya.
Pihaknya menargetkan setiap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), mampu menggaet 30 warga untuk divaksin.
"Sekarang ini tahap pertama. Nanti ada tahap kedua di setiap kabupaten/kota," tambahnya.***