GALAMEDIA – Andi Arief selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat turut menyoroti permasalahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat ini.
Pemecatan 75 pegawai kredibel KPK hingga tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi permasalahan utama di lembaga tersebut.
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait permasalahan itu. Jokowi meminta agar 75 pegawai yang tidak lulus tersebut tidak diberhentikan dari KPK.
Jokowi mengatakan, KPK sebagai lembaga harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi.
“Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi,” ucap Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekertariat Presiden, Senin 17 Mei 2021.
Baca Juga: Update Evakuasi KRI Nanggala-402: Pressure Hull Kapal Berada di Kawah Misterius Berdiameter 38 Meter
Oleh karena itu pengalihan status ini harus dilakukan lebih sistematis.
"Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” pungkasnya.
Hasil TWK kata Jokowi, tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK.
“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-indidivu maupun institutis KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” jelasnya.
Sementara itu, Donny Gahral Adian selaku anggota Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan, pernyataan Jokowi itu sekaligus menepis isu pelemahan KPK yang akhir-akhir ramai diperbincangkan.
Baca Juga: 4 Negara Paling Aman Bila Terjadi Perang Dunia Ketiga
Donny menegaskan kembali arahan Jokowi sudah jelas, yakni hasil TWK dinilai tak bisa jadi dasar pemberhentian.
Melihat masalah ini, Andi Arief membuat sebuah cuitan melalui Twitternya @Andiarief_ hari ini.
Menurut Andi TWK adalah doktrin baru ala Orde Baru.
“Selamat datang test wawasan kebangsaan, doktrin baru ala Orba dengan bentuk lain. Kemarin siang diresmikan Presiden Jokowi yang memanfaatkan kisruh KPK. Masuk Pak Eko,” tulisnya. ***