GALAMEDIA - Pada Selasa 8 Juni 2021, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menghentikan ketergantungan impor alat kesehatan dari negara lain.
Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
Hal itu dikarenakan agar Indonesia bisa menjadi penyedia alat farmasi untuk kebutuhan negara.
"Di tengah pandemi Covid-19, sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand. Masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan," ujar Ketua MPR RI tersebut dikutip Galamedia dari situs MPR.
Bambang Soesatyo khawatir jika kepedulian masyarakat terhadap kesehatan malah dinikmati oleh negara asing.
"Jangan sampai geliat kepedulian masyarakat terhadap sektor kesehatan ini justru dinikmati oleh asing," lanjutnya.
Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa pada 2021 pemerintah sudah menyiapkan anggaran kesehatan hingga Rp 300 triliun.
Sementara itu, Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) yang merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran dalam APBN 2019 untuk pengadaan alat-alat kesehatan di rumah sakit-rumah sakit pemerintah sekitar Rp 9 triliun.
Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 18 triliun karena pandemi Covid-19.
"Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta total belanja alat-alat kesehatan di Indonesia rerata berkisar Rp 50 triliun per tahun," ujar Bamsoet.
Bamsoet pun menyayangkan jika anggaran pengadaan Alkes sebesar Rp 50 triliun tersebut lebih banyak dinikmati oleh produsen Alkes luar negeri.
Ketua MPRI RI ini juga menyebutkan bahwa kemampuan industri farmasi di Indonesia saat ini ditopang oleh 220 perusahaan.
Baca Juga: Pangkat Pangeran Harry dan Meghan Markle Diturunkan Pihak Istana, Begini Alasannya
Sebanyak 90 persen dari perusahaan farmasi tersebut fokus di sektor hilir dalam memproduksi obat-obatan.
Tantangannya, pemerintah harus terus berupaya untuk menekan impor pengadaan bahan baku, khususnya di sektor hulu industri farmasi.
"Target pemerintah mengurangi impor farmasi dan alat kesehatan mencapai 35 persen pada akhir tahun 2022, harus dibarengi dengan kebijakan yang ramah terhadap industri farmasi dan alat kesehatan. Sehingga bisa terealisasi, dan tidak berakhir di atas kertas saja," jelas Bamsoet.***