GALAMEDIA - Pemerintah pusat telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat meminta para kepala daerah tidak menunda atau memendam dana BLT tersebut.
Lantaran, BLT tersebut telah dianggarkan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19.
"Pemerintah daerah diharapkan tanggap terhadap kebijakan pemerintah pusat dan kondisi krisis yang terjadi saat ini dengan tidak menunda, apalagi memendam dana BLT yang sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh rakyat," tegasnya dikutip Galamedia dari laman MPR, Jumat, 23 Juli 2021.
Baca Juga: Ingin Coba Rujak Mangga yang Lagi Viral di TikTok? Begini Ternyata Cara Membuatnya, Mudah Banget!
Anggota Komisi X MPR RI itu pun mengatakan bahwa penyaluran dana BLT bukan hal baru bagi pemerintah daerah. Bantuan tersebut sudah berlangsung lama, dan setiap daerah telah memiliki data penerima bantuan sampai ke desa-desa.
"Jadi, tidak ada alasan untuk berlama-lama dalam proses pencairan dan distribusi dana bantuan sosial tersebut," ujarnya.
Politikus Partai NasDem ini meminta pemerintah daerah untuk tanggap dan bergerak cepat, serta trengginas dalam mendistribusikan BLT kepada warga yang berhak menerima.
Baca Juga: Bukan Hanya Sekali, Tamara Bleszynski Kini Buka Endorse Gratis Lagi untuk Warganet
Jika ada kendala dalam proses penyaluran, pemerintah daerah harus segera mencari tahu sumber masalahnya dan cepat menentukan jalan keluar untuk mengatasinya.
"Kita sekarang berada pada situasi pandemi. Jangan sampai kendala yang bersumber pada birokrasi, tapi yang jadi korban adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa," tukasnya.
Sementara diketahui bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengungkapkan terkait lambatnya pemerintah daerah menyalurkan BLT ke desa-desa.
Padahal, ada anggaran Rp28,8 triliun atau 30% dari dana desa Rp72 triliun yang disalurkan pemerintah pusat untuk bantuan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Dengan anggaran itu, seharusnya warga bisa menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup.
Baca Juga: Giliran Tagar #KitaPercayaJokowi Bergema, Warganet Dukung Jokowi Atasi Covid-19
"Namun, realisasinya baru 5,2 juta keluarga yang menerima. Padahal, BLT desa ini bisa diberikan untuk 8 juta KPM (keluarga penerima manfaat), di mana mereka bisa mendapatkan Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers.
Sementara, distribusi BLT tidak boleh berbelit karena dana tersebut sangat dibutuhkan untuk menstimulasi daya beli masyarakat yang terpuruk karena krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.
"Dana itu sangat penting guna merangsang daya beli yang terpuruk. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan mengulur-ulur pencairannya." tegas Lestari Moerdijat.***