GALAMEDIA - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau para pembantunya untuk tidak asal dalam menuntut masyarakat sipil.
Hal itu terkait Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang berniat mempolisikan Indonesia Corruption Watch (ICW) karena merasa tersinggung.
Hal tersebut berawal dari pernyataan ICW yang mengungkapkan adanya keterlibatan Moeldoko dan juga putrinya yakni Joanina Rachman yang berbisnis obat terapi covid-19 Ivermectin.
“Kalau saya presiden, saya akan bilang kepada pembantu-pembantu saya untuk siap dikritik,” ujarnya, dalam tayangan video pada kanal YouTube miliknya, Senin, 25 Juli 2021.
Sehubungan hal itu, ia meminta Presiden Jokowi mengingatkan jajaran menteri, jaksa agung, kapolri untuk tidak menuntut warga negara yang mengkritik.
Ia pun menyarankan agar para pejabat yang suka mempolisikan masyarakat sipil sebaiknya menjadi warga negara biasa saja.
“Wah, itu hebat kalau presidennya begitu. Aman kita. Akan tetapi kalau presidennya melindungi juga ya susah,” katanya.
Oleh sebab itu, menurutnya, Jokowi harus peka terharap masukan yang dilontarkan oleh masyarakat sipil.
“Akan tetapi, kalau dia (Jokowi) misalnya ada utang jasa pada pilpres. Ya, susah. Terbelenggu. Meskipun dia primus interpares ya susah juga kalau dia hutang jasa,” tandasnya.***