GALAMEDIA - Belum lama ini, politisi PKS, Mardani Ali Sera turut angkat suara perihal kabar 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) China masuk ke Indonesia pada masa penerapan PPKM Level 4.
Diketahui sebelumnya, 34 TKA China yang masuk ke Indonesia tersebut telah memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
Terkait hal tersebut, Mardani Ali menilai bahwa alasan TKA China masuk Indonesia karena sudah punya ITAS merupakan suatu hal yang dianggap konyol.
Bukan tanpa sebab, Mardani Ali Sera menilai bahwa terlebih masyarakat Indonesia jauh lebih kuat karena memiliki KTP namun tetap diminta diam di rumah.
Hal tersebut disampaikan Mardani Ali Sera melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera pada Selasa, 9 Agustus 2021.
"Alasan ITAS Absurd. Jika mereka punya ITAS, WNI lebih kuat punya KTP tapi tetap diminta stay at home," tuturnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @MardaniAli Sera pada Senin, 9 Agustus 2021.
Tak berhenti disitu, Mardani Ali Sera lantas mengungkapkan bahwa hal tersebut telah mencederai keadilan publik terlebih lagi sudah terjadi tidak sekali.
Baca Juga: Nama Harun Masiku Tidak Ada di Situs Interpol, Benny K Harman: Sebaiknya KPK Terus Terang ke Publik
"Ini kebijakan yang mencederai keadilan publik dan ini sudah kejadian yang berulang," terangnya.
Dengan kesalahan yang sama yang dilakukan pemerintah, Mardani Ali Sera pun lantas mempertanyakan apa yang terjadi pada pemerintah.
"Ada apa dengan Pemerintah," katanya.
Dalam unggahan lainnya, Mardani Ali lantas menyinggung soal kebijakan PPKM yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
Ia menilai PPKM harus dijalankan secara konsisten. Pasalnya, kebijakan ini bermakna menghentikan mobilitas bagi siapa pun.
"Semua harus konsisten. PPKM bermaksna menghentikan mobilitas bagi siapapu," ujarnya.
"Kecuali urgen dan darurat," sambungnya.
Terlebih, dikatakan Mardani Ali, adanya pergerakan dari luar negeri yang sangat berpotensi untuk merusak hasil PPKM.
"Pergerakan apalagi dr luar negeri sangat berpotensi utk merusak hasil PPKM," jelasnya.
Untuk itu, politisi PKS tersebut lantas mengungkapkan jika hal tersebut terjadi maka rakyat lagi yang harus menanggungnya.
"Jk itu terjadi, rakyat yg hrs membayar harganya berupa ekonomi yg tidak jalan krn kasus terus tinggi," ujar Mardani Ali mengakhiri cuitannya.
Baca Juga: Pemerintah Terus Maksa Ingin Tambah Utang Baru, Partai Demokrat: Masa SBY Masih Terkendali
Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah memberikan keterangan soal masuknya TKA China ke Indonesia.
Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara memastikan 34 TKA China yang masuk ke Indonesia tersebut telah memenuhi aturan Satgas Penanganan Covid-19.
Menurut Arya Pradhana, 34 TKA asal China tersebut sudah memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
Lebih jauh, ia juga menjelaskan bahwa para TKA asal China itu masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai Peraturan Menkumham 27 Tahun 2021.***