GALAMEDIA – Saat melakukan kunjungan ke Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Menteri Perdagangan, M Lutfi menyatakan tes negatif PCR dan atau Swab Antigen ikut menjadi syarat masuk mal (pusat perbelanjaan).
Menurut dia, dengan penggunaan PCR atau Swab Antigen bisa meyakinkan pengelola mal bahwa pengunjung adalah orang yang sehat alias bebas Covid-19.
Lutfi juga mengaku telah menerapkan syarat yang diluncurkan oleh pemerintah saat memasuki mal.
“Kalau saya sih pakai PCR masuknya tadi. Jadi sudah vaksin dua kali, pakai PCR dan atau Antigen. Kan kalau mau leluasa ya dia mesti pakai Antigen, jadi sekarang ini persyaratannya vaksin, dan PCR dan atau Antigen baru bisa masuk mal,” katanya kepada wartawan, Selasa, 10 Agustus 2021.
Menteri satu ini menegaskan, bila tidak ingin atau keberatan mengikuti syarat tersebut, maka tidak perlu datang ke mal. Masyarakat bisa berbelanja di pasar rakyat, karena di sana kata dia tidak memerlukan syarat khusus.
“Kalau nggak, ya boleh ke pasar rakyat. Ke pasar rakyat nggak perlu antigen, nggak mesti PCR, nggak mesti vaksin. Silakan masuk aja ke pasar rakyat. Kalau mau pakai AC mesti keluarkan uang untuk Antigen. Jadi vaksinasi, PCR, dan atau Antigen. PCR bisa dua hari, Antigen sehari saja,” paparnya.
Ke pasar rakyat diperbolehkan tidak menerapkan syarat tersebut karena situasinya berbeda dengan mal.
Pasar rakyat menjual barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari, terlebih pasar rakyat memiliki ruang terbuka dan sistem ventilasi alami.
Tidak seperti mal yang area-nya tertutup dan ber-ac, sehingga risiko penularan lebih tinggi. Meski begitu, Lutfi berpesan pengunjung serta penjual di pasar rakyat harus tetap menerapkan protokol kesehatan.
Menanggapi ini, politikus Ferdinand Hutahaean lantas meminta pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan peraturan PCR serta Swab Antigen.
Tidak sepertinya biasanya, kali ini Ferdinand tampak kontra dengan pemerintahan.
“Pak Presiden Yth @jokowi, kebijakan ttg PCR atau Antigen ke Mall itu tolong dihentikan,” ujarnya melalui Twitter @FerdinandHaean3 Rabu, 11 Agustus 2021.
Menurutnya ini kebijakan yang membebani warga dan tentu bukan solusi. Bahkan bisa saja kebijakan tersebut menjadi bisnis pihak tertentu.
“Kebijakan timpang, membebani warga dan bkn solusi. Akhirnya jd bisnis bg pihak tertentu,” tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia masker double serta surat vaksin sudah bisa menjadi syarat.
“Cukup syarat MASKER DOUBLE dan SUDAH VAKSIN. Ke PASAR org bebas2 sj, sama2 pusat belanja. @Kemendag,” pungkasnya.***