GALAMEDIA - Ratusan nelayan diseputar proyek pembangunan Pelabuhan Patimban yang kerap mengeluhkan nasibnya, akhirnya berhasil beraudensi dengan Bupati Subang dan Bupati Indramayu bersama Kepala KSOP Patimban Hery Purwanto di rumah dinas Bupati Subang Jalan Dewi Sartika, Senin, 23 Agustus 2021.
Selain Bupati Subang yang didampingi Wakilnya, Agus Masykur Rosyadi dan Bupati Indramayu, Hj. Nina Agustina Da’i Bachtiar juga para Pejabat Forkopimda.
Audiensi merupakan upaya yang difasilitasi oleh Kapolres Subang, AKBP Sumarni menindaklanjuti unjuk rasa para nelayan yang tergabung dalam paguyuban nelayan Patimban dan Paguyuban nelayan yang dilakukan sepekan sebelumnya, tepatnya Senin, 16 Agustus 2021.
Para nelayan yang datang perwakilannya itu dipimpin Forum Peduli (FMP) Jabar, Asep Sumarna Toha terkait dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban dan belum adanya realisasi konpensasi terkait pembangunan pelabuhan.
Sekaligus audensi yang difasilitasi Kapolres Subang, Menurut Ketua FMP Jabar,Asep audiensi sebagai sarana silaturahmi dalam rangka mengungkapkan aspirasi para nelayan Patimban dan Indramayu terkait konpensasi atas pembangunan pelabuhan Patimban kepada para nelayan.
“Kita juga menilai telah terjadi upaya penyesatan di dalam AMDAL pembangunan Pelabuhan Patimban, salah satunya areal tersebut bukan area tangkap ikan,“ ujarnya.
Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan data yang didapat dari pemdes Patimban bahwa nelayan yang terdampak sebanyak 800 orang sementara nelayan Desa Ujunggebang Indramayu 200 orang total 1000 orang dengan jumlah perahu sebanyak 250 perahu.
Untuk itu FMP Jabar mendorong para kepala daerah dan legislatif mengusut unsur penyesatan AMDAL dan memperjuangkan nasib nelayan yang terkena dampak pembangunan pelabuhan patimban.
Baca Juga: J99 Foundation dan MS Glow Clinic Beri Santunan kepada 99 Panti Asuhan
“Kami membantu nelayan bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan masyarakat sudah menjadi tugasnya Bupati, forkopimda subang dan indramayu agar bersama-sama memperjuangkan rakyatnya,” ujar Asep yang juga mempertanyakan tentang transparansi penyaluran dana CSR perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan Pelabuhan Patimban.
Sementara itu Kepala KSOP Patimban Hery Purwanto menyampaikan, bahwa pihaknya telah menerima pengaduan serta telah melakukan dialog dengan para perwakilan nelayan dan menjelaskan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku. Bahkan dirinya tidak bisa merealisasikan dana kompensas.
Selain tidak ada payung hukumnya, tidak ada aliran dana dari pemerintah pusat juga untuk merealisasikan dana kompensasi dan laporan yang sudah dikirim ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk ditunggu karena yang menyatakan Laut Patimban ini bukan Zona Tangkap Ikan, adalah KKP.***