Turunkan Baliho HRS dan Perangi FPI, Refly Harun Buka Kemungkinan Dudung Abdurachman Jabat Panglima TNI

4 September 2021, 08:10 WIB
Letjen TNI Dudung Abdurachman. /ANTARA/Dhemas Reviyanto

 

GALAMEDIA - Polisi PDIP Efendi Simbolon menyatakan Jenderal TNI Andika Perkasa bakal menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, yang bakal memasuki masa pensiun pada November 2021.

Jika Jenderal Andika menjabat sebagai Panglima TNI maka tongkat kepemimpinan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bakal diberikan kepada Letjen TNI Dudung Abdurachman.

Hal tersebut menjadi sorotan ahli hukum tata negara Refly Harun pada video YouTube pada kanal Refly Harun berjudul 'LIVE! WOW! ANDHIKA PANGLIMA TNI, DUDUNG KSAD!!', Sabtu, 4 September 2021.

"Ini persoalan problematik karena Andika Perkasa bakal pensiun di tahun 2023. Jadi menjelang pensiun juga ya, sehingga tak akan sampai 2024," ujar Refly.

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun. Tangkapan layar Youtube.com/@ReflyHarun

Dengan begitu, ia menyatakan, jika pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mencari sosok yang dianggap bisa "mengamankan" Pemilu 2024, naka Andika bukan sosok yang tepat.

"Tapi yang paling menjadi persoalan, kalau Andika naik, maka besar kemungkinan Dudung Abdurachman menjadi KSAD," ujarnya.

"Ini makin menegaskan, ternyata mencantol di kekuasaan jauh lebih penting dari achievement menjadi seorang tentara. Karena bisa naik pangkat dalam satu tahun dari Mayjen, Letjen dan menjadi Jenderal," lanjutnya.

Namun Refly menganalisa jika Andika Perkasa menjadi Panglima TNI maka jabatannya hanya akan sampai 21 Desember 2022 alias tahun depan. "Kalau diangkat hanya menjabat 1 tahun. Terbilang tak efektif," ujarnya.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 4 September 2021: Elsa Lakukan Percobaan Bunuh Diri karena Overthinking Soal Nino

"Entah kalau politik bermain lagi. Bisa jadi (Panglima TNI) dari angkatan darat lagi (usai Andika pensiun). Bukan tak mungkin Dudung jadi Panglima TNI," ujarnya.

Namun ia mengungkapkan, Dudung Abdurachman pun bakal memasuki masa pensium pada 19 November 2023.

"Ternyata tak strategis juga. Sebenernya tak menguntungkan juga untuk pengamanan pemilu. Tapi kalau soal karir politik itu lain juga," ujarnya.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono saat mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Puspen TNI, Minggu 25 April 2021. Tangkapan layar  kanal YouTube Puspen TNI

Disebutukan, saingan Andika saat ini adalah KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Kalau pun wakil dari matra AL ini diangkat menjadi Panglima TNI maka pada 26 November 2023 memasuki masa pensiun.

"Saat itu Dudung juga sudah pensiun," ujarnya.

Ia pun mengungkapkan, hal yang menarik pada sosok Andika karena selalu dikaitkan dirinya sebagai menantu AM Hendro Priono.

Baca Juga: Unggah Aksi Pembakaran Masjid, Alissa Wahid Heran Kenapa Dibiarkan Aparat Keamanan

"Selalu itu temanya yang dibicarakan masyarakat. Sejauh mana pengaruh AM Hendro Priono kepada Presiden Jokowi," tambahnya.

"Namun kalau bicara Dudung Abdurachman, wah rupanya turunkan baliho HRS (Habib Rizieq Shihab), mentantang perang FPI bisa mendapatkan reward. Jadinya orang mengarah ke sana, jadi imejnya menjadi buruk," tutur Refly.

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. YouTube TNI AD

Terkait Andika Perkasa, Refly mengungkapkan, meski menantu AM Hendro Priono, karena orangnya low profile dan tak kontroversial maka tak banyak kesan negatif dari masyarakat.

"Tetapi kalau Dudung berita negatifnya banyak sama misalnya dengan Ngabalin (Ali Mochtar Ngabalin) orang yang dianggap justru mengkriminalisasi atau mau menjadi alat kekuasaan untuk menghantam masyarakat sipil," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Refly mengatakan, Negara Indonesia membutuh TNI netral, yang mampu mengembalikan marwah TNI sebagai tentara rakyat, sebagai pengawal negara bukan sebagai yang ikut-ikutan terotorial sipil.

Baca Juga: Soroti Kasus Narkoba Coki Pardede, Hilmi Firdausi: Dia Sering Menghina Islam, Hari ini Allah Tampakkan Aibnya

"Jadi tak tunduk pada agenda-agenda sipil yang tak ada kaitannya dengan pertahanan negara. Harus tunduk dan patuh pada konstitusi sebagai alat pertahanan negara," katanya.

Menyinggung soal pernyataan Effendi Simbolon, Refli menilai, hal tersebut bisa bermakna tiga hal. "Ini bocoran, atau harapan, atau kode. Kode keras dari Fraksi PDIP yang menginginkan hal ini. Apa ini juga harapan atau bocoran," katanya.***

Editor: Dicky Aditya

Tags

Terkini

Terpopuler