GALAMEDIA - Tiba-tiba Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengeritik pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, tenaga kerja asing (TKA) dan utang negara.
Ia menyatakan, pemerintah harus memperbaiki sistem kesehatan nasional karena sistem kesehatan Indonesia rapuh. Pasalnya, 94 persen alat kesehatan yang beredar merupakan produk impor.
"Saat ini sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," kata Said Aqil dalam acara yang disiarkan pada YouTube TV NU, Sabtu, 25 September 2021.
Ia pun menyatakan, pandemi COVID-19 hanya bisa diatasi dengan sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
Masyarakat diminta disiplin protokol kesehatan, sementara pemerintah menggalakkan vaksinasi dan memperbaiki ekosistem kesehatan.
Sehubungan hal itu, ia mendorong agar pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan produksi alat kesehatan. Serta meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, serta mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan.
"NU merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan RS dan puskesmas, mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan dokter, spesialis, perawat dan bidan," katanya.
Kemudian juga, lanjut dia, memperkuat ekosistem kesehatan mulai kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas RS dan Puskesmas dan produksi alat kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Ia pun menyoroti soal tenaga kerja asing (TKA). Ia pun meminta agar pemerintah perlu membatasi masuknya tenaga kerja asing hingga pandemi corona terkendali.
Selain itu pemerintah dan masyarakat juga diimbau tidak eforia selama adanya pelonggaran kegiatan masyarakat.
"Permerintah perlu membatasi akses masuk bagi tenaga kerja asing sampai situasi pandemi terkendali," katanya.
Di sisi lain masyarakat tidak boleh eforia dengan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat, kita semua harus waspada potensi datangnya geombang ketiga," sambungnya.
"Dan alhamdulillah provinsi Jawa Tengah menjadi satu satunya provinsi yang sudah mencapai level 1. Selamat gubernur," katanya lagi.
Said Aqil juga mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai jumlah utang negara yang naik pesat dari Rp 4,778 Triliun pada tahun 2019 sekarang menjadi sekitar 6,017 triliun pada tahun 2020.
Baca Juga: Terlibat Kasus Penganiayaan M Kece, Irjen Pol Napoleon Bonaparte Disebut Layak Jadi Seorang Kapolri
"Pengendalian utang perlu agar Indonesia tidak perlu terperangkap di dalam jerat utang di masa depan," katanya.***