GALAMEDIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri kembali jadi sorotan publik, usai dipastikan mendapat fasilitas mobil dinas mewah miliaran rupiah.
Diketahui, mobil dinas mewah dengan harga miliaran tersebut diperuntukan bagi para pimpinan dan juga dewan pengawas (Dewas) KPK.
Menyikapi kemewahan yang terjadi di KPK era Firli Bahuri ini, eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprapdiono pun ikut memberikan tanggapannya.
Melalui akun Twitter pribadinya, Giri sangat mengecam keras fasilitas super mewah yang didapat para pimpinan dan Dewas KPK.
Baca Juga: Ada Ancaman Soekarno Bakal Tenggelam, Megawati Minta Setiap Daerah Membuat Patung Bung Karno
Giri mengatakan anggaran untuk memanjakan para pimpinan dan Dewas KPK itu berasal dari uang rakyat.
Menurutnya, uang tersebut merupakan pajak rakyat yang dibayarkan untuk anggaran negara dan dikelola untuk pembiayaan negara.
"Mobil dinas mewah. Itu duit rakyat, duit kita, kita bayar pajak up APBN, kita percayakan kekayaan dikelola untuk pembiayaan negara," ujarnya, dikutip Galamedia, Kamis 28 Oktober 2021.
Giri kemudian berpendapat rakyat Indonesia menyetujui negara untuk berhutang agar pembangunan berjalan.
Baca Juga: Ada Ancaman Soekarno Bakal Tenggelam, Megawati Minta Setiap Daerah Membuat Patung Bung Karno
Akan tetapi, ia menegaskan rakyat Indonesia tidak terima jika anggaran tersebut digunakan untuk para pejabat bermewah-mewahan.
Menurutnya hal itu menandakan rakyat Indonesia sudah sangat ditindas oleh para pejabat KPK yang bermewah-mewahan.
"Kita setujui berhutang agar pembangunan berjalan, tapi bukan untuk bermewahan. Kita ditindas, mereka minta mobil dinas," terangnya.
Sebagai informasi, Ketua KPK mendapat anggaran mobil dinas seharga Rp 1,4 miliar, sementara untuk Wakil Ketua KPK dianggarkan Rp 1 miliar.
Tak hanya itu, Dewas KPK juga mendapat anggaran mobil dinas yang ditaksir mencapai harga paling tinggi yaitu Rp 3,5 miliar.***