GALAMEDIA - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949.
Permintaan maaf itu disampaikan Rutte pada konferensi pers di Brussel, ibu kota Belgia, Kamis 17 Februari 2022 waktu setempat.
Wakil ketua MPR RI Ahmad Basarah mengapresiasi permintaan maaf Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada rakyat Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949.
Menurut Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDI, ini juga mengatakan, bahwa permintaan maaf tersebut adalah satu langkah lebih maju dan sesuatu yang melegakan bagi keluarga korban.
“Pengakuan akan kekerasan sistemik yang dilakukan militer Belanda ini merupakan langkah maju yang patut kita apresiasi, dan memberi kelegaan bagi keluarga korban, ibarat beban berat yang terlepas,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 18 Februari 2022.
Baca Juga: Pemprov Jabar Siap Tampung Isu Strategis dari 27 Kabupaten-Kota
Menurut dia, pemerintahan sebelum PM Rutte tidak pernah meminta maaf secara langsung dan mengakui kekerasan ekstrem yang sistemik dan tersebar masif.
Pemerintah Belanda terdahulu, kata dia, hanya menyampaikan bahwa militer Belanda kasar. Namun, tidak dapat dihindari situasinya.
“Saya berharap agar itikad baik pemerintah Belanda itu tidak hanya berhenti sampai permintaan maaf, tetapi harus ditindaklanjuti dengan pemberian kompensasi yang seimbang bagi keluarga korban dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Seperti kita ketahui permintaan maaf PM Rutte ini dilakukan setelah adanya kajian yang dikeluarkan oleh tiga lembaga riset sejarah di Belanda. Kajian sejarah ini menemukan bahwa militer Belanda menggunakan kekerasan ekstrim, termasuk kepada masyarakat sipil secara sistemik dan tersebar masif, selama perang kemerdekaan 1945 -1949.
Baca Juga: Relawan RidwanKamilKita Sukabumi Gelar Deklarasi Ridwan Kamil For Presiden 2024
Investigasi ini juga mementahkan pandangan lama bahwa prajurit Belanda hanya terlibat dalam sejumlah kekerasan sporadis sebagai upaya mengambil alih kembali kendali koloni setelah Perang Dunia II.
Lebih lanjut Riset ini menunjukkan bahwa seringkali kekerasan ini memang disengaja, tidak hanya dilakukan militer Belanda, bahkan diketahui dan secara tidak langsung direstui oleh politisi, pegawai negeri dan hakim hakim Belanda.
Sehingga yang terjadi adalah keinginan kolektif untuk memaafkan, memberi pembenaran, menutupi dan membiarkan berlalu tanpa hukuman. Semua untuk tujuan yang lebih besar yakni memenangkan perang.
Basarah berharap agar permintaan maaf tersebut dapat meningkatkan kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Belanda serta merekatkan hubungan kedua negara yang memang punya hubungan sejarah panjang.***