GALAMEDIA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas membalas tudingan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait terorisme.
Diketahui, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris mengatakan teroris saat ini telah menggunakan strategi baru dengan cara bersembunyi di partai, organisasi masyarakat (ormas) Islam, hingga lembaga negara.
Anwar Abbas lantas menilai justru pemerintah lah yang menjadi sarang pelaku-pelaku kejahatan. Di mana mereka merugikan bangsa dan negara.
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun pun turut menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Abbas maupun Idris.
Refly mengaku setuju dengan pernyataan Abbas. Menurut Refly, pemerintahan juga telah disusupi oleh koruptor (perampok uang rakyat).
“Saya tambahin ya disusupi koruptor juga pastinya,” ujarnya melalui kanal Youtube Refly Harun Senin, 21 Februari 2022.
Baca Juga: Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Pemerintah Akan Segera Suplai Minyak Curah dengan Harga Rp11.500
Bahkan, Refly mengaku lebih khawatir dengan oligarki dan koruptor ketimbang yang lainnya. Sebab, mereka bisa merusak seluruh bangsa di segala bidang.
“I agree (saya setuju) ya. Terutama para koruptor. Saya terus terang saja lebih takut ya, lebih khawatir dengan oligarki dan koruptor ketimbang yang lainnya,” tuturnya.
“Karena daya rusaknya itu jelas seluruh bangsa, seluruh sendi-sendi kehidupan,” sambungnya.
Advokat ini lalu bertanya-tanya, apakah pemerintahan tidak pernah khawatir melihat tindakan korupsi yang terjadi di kekuasaan itu sendiri.
“Apakah tidak pernah khawatir, kalau kita melihat misalnya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan di pusat-pusat kekuasaan, di inner circle kekuasaan. Bagaimana misalnya seorang pejabat publik memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, berbisnis,” tuturnya.
Oleh karena itu, tidak heran bila profil pejabat publik dinilai aneh, bahkan pada masa pandemi, kata Refly, harta pejabat publik justru meningkat.
Baca Juga: Aturan JHT Akhirnya Direvisi, Presiden Jokowi Pangggil Airlangga dan Ida Fauziyah
“Maka jangan heran, profile pejabat publik itu ya sungguh aneh. Zaman pandemi (Covid-19) 70 persen hartanya naik, misalnya begitu,” ucapnya.
Itu yang menurut dia menjadi persoalan utaam, bila Indonesia hendak menjadi negara yang menunaikan janji konstitusi.
“Lebih besar persoalan kita sesungguhnya kalau kita mau menjadi negara yang menunaikan janji konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesehjateraan umum, dan kemudian mencerdaskan agar ikut dalam perdamaian dunia,” tandasnya. ***