GALAMEDIA - Tokoh Nahdlatul Ulama Umar Hasibuan alias Gus Umar menyoroti usulan penundaan Pemilu 2024 hingga memperpanjang masa jabatan Presiden.
Seperti diketahui Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, Presiden Soeharto yang dibilang sebagai diktator saja tidak pernah menunda Pemilu.
"Even soeharto yg dibilang diktator saja gak mau menunda pemilu. Enak bgt jd presiden nambah jatah 2 thn tanpa pemilu," katanya melalui akun Twitter @UmarHasibuan777, Jumat, 25 Februari 2022.
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut, penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan oleh sejumlah pihak seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan menimbulkan konflik politik yang berkepanjangan.
Baca Juga: Rizal Ramli Puji Megawati Soekarnoputri: Partai-partai Lain, Kecuali PKS, Payah!
"Kalau asal tunda pemilu dan asal perpanjang masa jabatan para pejabat negara tsb, tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, maka ada kemungkinan timbulnya krisis legitimasi dan krisis kepercayaan. Keadaan seperti ini harus dicermati betul, karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas ke mana-mana," kata Yusril seperti dikutip dari akun Instagram yusrilihzamhd, Jumat.
Ia menjelaskan, sebagai negara hukum, seluruh pihak wajib menjunjung hukum dan konstitusi. Dalam UUD 1945 tegas mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan dalam lima tahun sekali.
"Kalau Pemilu ditunda, maka lembaga apa yang berwenang menundanya. Konsekuensi dari penundaan itu adalah masa jabatan Presiden, Wapres, Kabinet, DPR, DPD dan MPR akan habis dengan sendirinya," katanya.
"Lembaga apa yang berwenang memperpanjang masa jabatan para pejabat negara tsb? Apa produk hukum yang harus dibuat untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini belum dijawab dan dijelaskan oleh Cak Imin maupun Pak Bahlil," kata dia.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tetapkan 1 Maret Sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara
Tokoh Nasional Dr Rizal Ramli memuji langkah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal perpanjangan jabatan Presiden.
"Boleh tidak setuju dengan langkah-langkah Mbak Mega @PDI_Perjuangan, tetapi salut untuk Mbak Mega ???????? menolak perpanjangan jabatan apapun untuk Jokowi," ujarnya melalui akun Twitter @RamliRizal, Jumat, 25 Februari 2022.
Ia menilai Megawati Soekarnoputri merupakan sosok yang taat konstitusi dan kesepakatan reformasi.
"Mbak Mega taat konstitusi & kesepakatan reformasi untuk batasi Presiden max 2x," ujar dia.
Ia menilai partau lain sejauh ini masih bersikap oportunis.
"Partai-partai lain, kecuali PKS, payah dan sangat oportunis!," katanya.
Seperti diketahui Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Sementara Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tak ada alasan kuat untuk menunda Pemilu dan PDIP tegas menentang usul tersebut.
"Sikap PDIP jelas, urusan konstitusi clear. Dalam negara demokrasi, ya usul mengusul boleh-boleh saja toh. Tapi kita harus melihat, konstitusi itu fundamental," katanya.***