GALAMEDIA - Perludem menyoroti komentar para elite politik Tanah Air yang keukeuh menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyatakan, tidak ada satu pun negara di dunia menunda pemilu dengan alasan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.
"Penundaan pemilu merupakan strategi populer kedua yang dipakai selain amendemen konstitusi," tegas Titi Anggraini.
Baca Juga: Bandung Diterjang Angin Kencang, Papan Reklame Roboh di Dekat Kantor Wali Kota
Pegiat pemilu ini menilai wacana itu merupakan strategi dalam rangka memperpanjang durasi kekuasaan sekaligus menghindari pembatasan masa jabatan dengan cara menghindari pelaksanaan pemilu.
Ia mengemukakan bahwa pada masa pandemi Covid-19 sejumlah negara memang menunda pemilu mereka untuk jangka waktu tertentu. Akan tetapi, pertimbangannya adalah demi keselamatan jiwa warga negara.
"Hal itu pun dilakukan dengan sangat cermat, pertimbangan hukum yang ketat, serta proses yang terbuka," tutur dia dikutip dari Antara.
Baca Juga: Bom Ledakan Gedung WTC di New York Amerika Serikat, Sejumlah Warga Tewas, Peristiwa 26 Februari 1993
Jika alasannya pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, selain sangat janggal, tidak lazim, bahkan jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi.
Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, lanjut dia, jelas mengatur presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Selain itu, Pasal 22E ayat (1) UUD juga secara eksplisit menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.
Baca Juga: Hentikan Wacana Penundaan Pemilu! Muhammadiyah: Jangan Menambah Masalah Bangsa
"Mestinya elite dan pimpinan parpol patuh dan taat dalam menjalankan konstitusi, bukan malah menawarkan sesuatu yang jelas tidak ada celahnya dalam UU Pemilu maupun konstitusi kita," ungkap dia.
Lebih lanjut ia juga mengemukakan, budaya konstitusi yang buruk selain merupakan pendidikan politik yang buruk, juga bisa menumbuhkan apatisme yang lebih besar pada publik terhadap para pejabat.***