GALAMEDIA - Sebagai salah satu partai oposisi, Partai Demokrat terus menyoroti wacana penundaan Pemilu 2024 yang digabungkan beberapa partai pendukung pemerintah.
Setidaknya ada tiga partai politik pendukung pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Ketiga partai tersebut adalah PKB, PAN dan Golkar yang belum ini melontarkan pernyataan bahwa Pemilu 2024 sebaiknya ditunda.
Bahkan disebut-sebut ungkapan itu mengindikasikan adanya keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Persija vs Persib, Kemenangan Menjadi Harga Mati untuk Maung Bandung
Adalah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang pertama kali melontarkan usulan agar Pemilu 2024 ditunda.
Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal proses Pemilu 2024.
"Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang. Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," kata Cak Imin beberapa waktu yang lalu.
"Ya setahunlah, kalau enggak 2 tahun maksimal. Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden," tambah dia.
Baru-baru ini, usulan senada juga datang dari PAN melalui Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Dalih situasi ekonomi, Zulhas yang membawa PAS masuk ke dalam koalisi pemerintah ini menilai bahwa penundaan Pemilu 2024 menjadi relevan
Selain itu, Zulhas juga menilai bahwa kondisi global saat ini termasuk konflik Rusia dan Ukraina juga dapat menjadi pertimbangan.
"Perkembangan terakhir situasi global. Baik ekonomi, juga konflik antara Rusia-Ukraina itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan negeri kita," katanya.
Di sisi lain, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga menyebut hal serupa meskipun tak segamblang Cak Imin dan Zulhas.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 27 Februari 2022: Nino ‘Cari-cari’ Kesalahan Al Demi Dapatkan Reyna
"Aspirasinya kami tangkap dengan adanya keinginan kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan," kata Airlangga Kamis, 24 Februari 2022.
"Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjadi urusan sawit," tegas dia.
Di tengah kembali ramainya wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman kembali melontarkan kritik.
Dia menilai bahwa tidak ada alasan yang relevan dengan wacana tersebut saat ini.
"Apa kira2 alasan menunda Pemilu? Tidak ada duit, ndak mungkin.Bangun IKN duit banyak.Keadaan bahaya? Tidak juga, negara aman. Perang Rusia vs Ukraina? Ndak konek.Revolusi? No way," kata Benny dalam cuitan Twitternya @BennyHarmanID dikutip Galamedia Minggu, 27 Februari 2022.
Disebutkannya bahwa hanya ada satu yang mengindikasikan keinginan untuk menunda Pemilu 2024.
"Apa dong? Hanya satu alasan: rakus dan tamak, ingin berkuasa terus.Siapa? Ci luk ba! #RakyatMonitor#," tuturnya.***