GALAMEDIA - Sejak tahun lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menggulirkan program pengadaan laptop dan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk sekolah.
Anggaran triliunan rupiah digelontorkan untuk memberikan bantuan laptop dan perangkat TIK ke sekolah.
Bantuan yang diberikan meliputi laptop dan perangkat TIK kepada sekolah-sekolah di penjuru daerah. Bantuan yang diberikan berupa laptop, access point, konektor, layar proyektor, speaker aktif hingga internet router.
Baca Juga: Polemik Dewan Pendidikan Kota Bandung, LBP2: Wali Kota Bisa Buka Pendaftaran Tahap Dua
"Namun dalam pelaksanaan banyak tidak sesuai dengan harapan," ujar Ketua Biro Investigasi DPP Manggala Garuda Putih (MGP) Agus Satria, Senin, 16 Mei 2022.
Agus menjelaskan, banyak permasalahan terkait dengan pelaksaan program tersebut, yang didalamnya terdapat pengadaan Chromebook.
Sebelumnya, pengadaan laptop itu menyorot perhatian publik. Pasalnya, harga satu laptop yang dianggarkan pemerintah itu mencapai Rp 10 juta per unit, padahal, spesifikasi laptop tersebut berjenis Chromebook dengan kisaran harga kurang dari Rp 5 juta.
"Selain tidak sesuai dengan spek, terjadi juga ketidak merataan jumlah unit yang dialokasikan ke tiap sekolah," tambah Agus.
Baca Juga: Link Download One Piece Episode 1017 Dilengkapi Sub Indo: Bukan Gomunime atau Otakudesu
Pengadaan chromebook yang dianggarkan dari DAK telah menjadikan antara sekolah negeri dan swasta timpang jauh.
Pasalnya, tingkat pemerintah daerah lebih mengutamakan sekolah negeri.
"Jadi bisa disimpulkan kemajuan TIK di tingkat sekolah secara kualitas tidak merata," ujar Agus.
Lebih lanjut, Agus juga mengatakan pengadaan fasilitas penunjang untuk kemajuan TIK telah menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Baca Juga: Menyeramkan! Begini Bentuk Tubuh Penghuni Neraka, Perbanyak Amal Kebaikan
Pasalnya, masih banyaknya oknum pejabat mengkaitkan dengan kepentingan kelompok guna mencari peluang keuntungan secara bersama.
"Kami berharap sekiranya program ini tidak bisa dilaksanakan secara merata baik secara kwantitas ataupun kwalitas saja," katanya.
"Kami sangat berharap kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan agar melakukan peninjauan langsung ke tiap sekolah sebagai pihak pemanfaat," tandasnya.***