GALAMEDIA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar didorong untuk menangani kejanggalan penerimaan pajak di Kota Bandung.
Pasalnya, penerimaan pajak di Kota Bandung yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dikhawatirkan diwarnai penyimpangan atau tindak pidana korupsi.
Koordinator Forum Peduli Bandung, Kandar Karnawan mengatakan, pengawasan pendapatan daerah menjadi salah satu tugas dan fungsi aparat penegak hukum (APH).
Baca Juga: Perkuat Distribusi, CCEP Indonesia Gunakan Corporate Billing Management BRI
Ia berharap jaksa dari Kejati Jabar bisa turun tangan mengawasi bahkan menangani adanya kejanggalan penerimaan pajak itu.
"Bukan tanpa alasan kami mendorong Kejati Jabar untuk turun tangan, karena berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ada dugaan kejanggalan dalam penerimaan pajak di Kota Bandung," tutur Kandar Karnawan, di kawasan Jalan Lengkong, Kota Bandung, Selasa, 31 Mei 2022.
Indikasi dugaan kejanggalan itu, tambah Kandar, salah satunya terlihat dari munculnya tim verifikasi pajak dadakan yang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah wajib pajak di Kota Bandung.
Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh pihaknya, ujar Kandar, tim vefitikasi itu dibentuk melalui sprint (surat perintah) Kepala Bapenda.
Baca Juga: Perkuat Distribusi, CCEP Indonesia Gunakan Corporate Billing Management BRI
"Akan tetapi tidak ada dasar dari sprint yang dikeluarkan oleh Kepala Bapenda itu," tambah Kandar.
Keberadaan tim verifikasi yang dibentuk itu, lanjut Kandar,
dikhawatirkan akan berpotensi terhadap penyalahgunaan wewenang yang berujung pada hilangnya potensi pajak.
Oknum
Di sisi lain, saat ini Pemkot Bandung menargetkan pendapatan pajak yang cukup tinggi setelah lepas dari bayang-bayang pandemi Covid-19.
"Sekarang setelah Covid-19 berlalu, di Kota Bandung sektor usaha mulai menggeliat. Di satu sisi, Pemkot Bandung harus mengejar potensi pendapatan, tapi di sisi lain disayangkan masih ada oknum yang bermain. Ini yang harus menjadi perhatian bersama," papar Kandar.
Mencegah penyalahgunaan yang dilakukan tim verifikasi, Kandar menyatakan pihaknya sudah membuat laporan pengaduan ke Kejati Jabar.
Dia mendorong Kejati Jabar melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur negara yang berusaha menyalahgunakan wewenang.
"Bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur negara dalam penegakan supremasi hukum adalah salah satu bentuk aksi dalam upaya melakukan pencegahan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan," katanya.
Selain itu, Kandar juga meminta Wali Kota Bandung Yana Mulyana untuk mengevaluasi kinerja Bapenda Kota Bandung di bawah kendali Iskandar Zulkarnain.
Wali Kota diminta untuk mengecek juga keberadaan tim verifikasi yang banyak dipertanyakan oleh banyak kalangan.***