GALAMEDIA - Pemerintah Kota Bandung akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Hal itu sebagai tindak lanjut munculnya paparan Covid-19 di Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI AD.
Pemberlakan PSBM sesuai dengan rekomendasi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pelaksanaan PSBM merupakan upaya menghentikan penyebaran Covid-19.
"Kami akan laksanakan arahan pak gubernur. Saya mengintruksikan gugus tugas Kota Bandung untuk adakan rapid tes dan penelusuran kepada warga sekitar," kata Wali Kota Bandung, Oded M. Danial di Gedung Pakuan, Jln. Otista, Jumat, 10 Juli 2020.
Baca Juga: Han Seo Hee Kembali jadi 'Budak' Narkoba, Ancaman 3 Tahun Penjara Menanti
"Saya belum bisa sampaikan apakah besok atau lusa. Akan saya rapatkan dengan gugus tugas secepatnya," tambah Oded.
Menurutnya, rapid test juga merupakan langkah pelacakan terhadap kemungkinan penyebaran virus Corona.
"Tentu saja untuk warga lainnya kami telusuri dan mendata agar bisa terlaksana dengan melakukan pemeriksaan," ujarnya.
Baca Juga: Bobol Data Denny Siregar, Karyawan Outsourcing Ditangkap Bareskrim Polri
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, penelusuran merupakan upaya pemetaan penyebaran Covid-19.
"Tindakan cepat yang kami lakukan akan segera disiapkan. Kita menyadari dengan kerendahan hati bahwa ini dinamika yang kadang siap, kadang juga tidak paham," katanya.
Gubernur menegaskan, pengetesan sekitar lingkungan itu wajib, bukan pilhan. "Jadi tidak boleh menolak. Sehingga itu akan dilakukan oleh pak wali secepatnya," ujarnya.
Baca Juga: Dampingi Jokowi, Buku Catatan Prabowo Jadi Sorotan Warganet
Ia pun mengakui merekomendasikan pelaksanaan PSBM di kawasan Hegarmanah kepada Pemkot Bandung.
"Saya sarankan kawasan di Hegarmanah dan sekitarnya dilakukan PSBM. Jadi jalan yang masuk ke sana ditutup. Orang yang boleh masuk hanya penghuni. Saya titip kepada pak wali untuk 14 hari ditutup dulu untuk memasatikan tidak ada kebocoran," ungkapnya.
Ia pun mengaku, telah berkoordinasi dengan Panglima TNI bahwa pengelolaan cluster tersebut dikelola secara mandiri oleh TNI AD.***