GALAMEDIANEWS – Persoalan kemiskinan menjadi faktor utama penyebab banyaknya korban dari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Menteri Sosial, Tri Rismaharini dalam jumpa pers pada Rabu 21 Juni 2023 di Jakarta menyebutkan, indikasi hal tersebut dari mayoritas korban TPPO yang berasal dari daerah miskin di Indonesia, utamanya di kawasan-kawasan perbatasan.
“Wilayah-wilayah perbatasan itu rata-rata daerah miskin sehingga rentan terjadi TPPO. Kalau kondisi ekonominya baik, mereka tidak mungkin tergiur tawaran pekerjaan gak jelas atau migrasi,” ujar Mensos.
Hingga Rabu 21 Juni 2023, dikatakan Risma, korban TPPO yang telah ditangani beberapa UPT (Sentra, Sentra Terpadu, dan Balai Besar) Kemensos berjumlah 196 korban perdagangan orang dan 216 pekerja migran bermasalah. Kemudian, Risma menambahkan, adanya korban baru kasus TPPO ini, sebanyak 29 orang dari satu negara. Mereka berasal dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Dalam upaya pencegahan terjadinya TPPO, Kementerian Sosial berupaya melakukan penguatan kemandirian kepada masyarakat, sebagai salah satu tindakan pengentasan kemiskinan. Mensos menegaskan, akar masalah TPPO yakni kemiskinan, penanganannya menjadi tugas pokok dan fungsi Kemensos.
Risma menjelaskan, Kemensos bukan pihak berwenang dalam menindak kasus TPPO. Namun, penanganan kemiskinan sebagai akar masalah merupakan tugas penting bagi Kemensos.
Baca Juga: Kok Bisa Miliaran Rupiah Tabungan Siswa SD di Pangandaran Raib? Simak 7 Faktanya
Kemensos dalam kasus ini, imbuh Risma, ingin melindungi korban dari terjebak iming-iming mendapatkan pekerjaan yang menjadi modus dari para pelaku TPPO tersebut.
Kemensos menitikberatkan upaya pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal, terpencil, dan terluar (3T). Upaya tersebut berupa pemberian bantuan berwujud pemberdayaan masyarakat, agar terbentuk kemandirian secara ekonomi hingga mampu menaikkan taraf hidup dari garis kemiskinan.
“Sudah saya perintahkan pada para Kepala Sentra untuk memetakan potensi apa di daerah-daerah yang dianggap miskin itu sehingga kita bisa lakukan untuk perbaikan ekonominya. Misalnya, di NTT, potensinya pertanian, maka kita maksimalkan potensinya,” ucap Risma.
Risma menyebutkan beberapa kawasan perbatasan yang membutuhkan penanganan khusus, seperti Sebatik, Krayan (perbatasan dengan Malaysia), Wini, Malaka, Atambua (perbatasan dengan Timor Leste), Skouw (perbatasan dengan Papua Nugini), dan Bertam (perbatasan dengan Singapura).
Misalnya di Wini, Kemensos akan memberikan bantuan peralatan membuat kain tenun untuk ibu-ibu. Kemudian juga upaya mendorong potensi Bunga Matahari sebagai daya tarik wisata dan mengolah biji bunganya sebagai bahan baku minyak goreng.
Lanjut di Skouw, yang berbatasan dengan Papua Nugini, Kemensos akan memberikan bantuan pemberdayaan di bidang peternakan, berupa ayam petelur dan ternak babi. Kemudian Kemensos juga akan mengirim beberapa anak untuk mengikuti pelatihan di NTT. Risma menjelaskan, pihaknya dibantu juga oleh PLBN berupa penyediaan 4 kios untuk masyarakat berdagang di lokasi perbatasan negara Indonesia.
Baca Juga: 7 SMA Negeri Terbaik di Madiun Dilihat dari Nilai UTBK, Bisa Jadi Referensi PPDB 2023
Sementara di Malaka, Kemensos memberi bantuan pemberdayaan berupa ayam petelur dan peralatan untuk memproduksi kerajinan tas dari tenun. Ditambah lagi upaya menggali potensi pertanian di Malaka yang memiliki tanah subur dan suhu dingin.
Lalu untuk wilayah Bertam, Kemensos membantu penyediaaan kebutuhan masyarakat, seperti perahu untuk anak-anak menyeberang ke sekolah dan fasilitas untuk mereka belajar online. Mensos menggencarkan upaya pemenuhan pendidikan di Bertam.
Risma menegaskan upaya pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan akan dilakukan dengan pendekatan berbeda.***