GALAMEDIANEWS - Transformasi digital yang dilakukan Pemprov Jabar di era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil, sukses mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pajak.
Hal tersebut juga tak lepas dari optimalnya pengelolaan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar.
Baca Juga: Inilah 6 Tips Menumbuhkan Minat Baca pada Anak, Yuk Ajak Anak Membaca dengan Cara Ini!
Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menuturkan, tujuan dari digitalisasi pajak tak lain untuk mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran pajak. Sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak bisa meningkat.
"APBD juga kita target dari sisi pendapatan, memang pada saat 2020-2021 turun karena ada pandemi Covid-19. Tapi pendapatan sendiri 2022 ada perubahan. Berarti sudah naik lagi, sejak 2018 naik," ungkap Dedi.
Hal tersebut disampaikan Dedi saat Diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) yang digelar PWI Pokja Gedung Sate bertajuk 'Ekonomi Jabar Melesat, Program Ridwan Kamil Sukses Mendarat di Masyarakat' di Grand Hotel Preanger, Kota Bandung, Kamis, 27 Juli 2023.
Baca Juga: Resep Sapo Tahu Seafood Ala Cheff Devina Hermawan, Makan Auto Nambah Terus
Dedi mengungkapkan, kontribusi pajak untuk PAD Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya di era Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Bahkan kontribusi PAD terhadap APBD Jabar jumlahnya mencapai 57 persen.
"Bagaimana pendekatan kita mendigitalisasi dari kepuasan pelanggan, ini adalah pendekatan yang harus kita lakukan bersama," tutur Dedi.
Bapenda Jabar, tambah Dedi, meraup pendapatan besar itu dari lima komponen pajak, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Untuk meningkatkan pendapatan dari lima sektor pajak itu, Bapenda Jabar membuat terobosan sistem pajak, baik untuk PKB, BBNKB, PBBKB, pajak air permukaan, maupun pajak rokok yang tujuan utamanya mempermudah pelayanan pembayaran pajak.
"Kalau kita cermati, untuk pajak kendaraan ini ada dua polda, Polda Jabar dan Polda Metro Jaya. Makanya saya berjuang dengan pendekatan digitalisasi untuk memberikan kepuasan dan kemudahan semua. Kalau mau bayar pajak supaya mudah," terang Dedi.
Baca Juga: Ide Jualan 2023, Resep Cocktail Moncrot ala Rudy Choirudin Minuman Jadul Mantap Betul
Lebih lanjut, Dedi menambahkan, transaksi yang dicatakan melalui digital di aplikasi pada 2021 mencapai Rp 500 miliar. Setahun berselang, ada 741 ribu transaksi pembayaran pajak dengan nilai penerimaan mencapai hampir Rp 700 miliar.
"Kita lihat digitalisasi ini penting dalam rangka mendukung pengelolaan pembangunan maupun pengelolaan perpajakan," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Gubernur Jawa Barat, Juwanda menilai, transformasi digital yang dilakukan Bapenda Jabar luar biasa.
Ia menyatakan, pembayaran pajak yang mencapai 17 langkah dipotong dan menyisakan beberapa langkah.
"Di Sambara, tinggal 5 langkah saja dalam melakukan pembayaran pajak. Kita memotong 12 langkah, itu baru transformasi," ujarnya.
Di sisi lain, Juwanda pun menanti terobosan lain dari Bapenda Jabar. Pasalnya, Bapenda Jabar tengah menggodok elektronik pengesahan pembayaran PKB. Jika terealisasi, maka Bapenda Jabar menjadi yang pertama di Tanah Air melakukannya.
"Sehingga warga Jabar kalau udah bayar melalui digital gak perlu datang ke kantor pajak atau polisi. Kita tunggu terobosannya," tandas Juwanda.***