GALAMEDIA - Eksistensi industri media mainstream di Tanah Air ikut terdampak pandemi Covid-19.
Selain karena porsi iklan atau kerjasama komersil yang semakin kecil, hantaman konten sosial media (sosmed) pun semakin kencang.
Padahal sejatinya, keberadaan media mainstream bisa menangkal hantaman hoaks. Hal itu disampaikan Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi NasDem, Muhammad Farhan.
Baca Juga: Akurat Menurut Sains, Makhluk Ini Beri Tanda Datangnya Gempa dan Tsunami
"Rangkaian jurnalistik yang membutuhkan pendanaan memadai jadi tantangan di masa pandemi. Perlu ada dorongan karena hanya media yang mampu memenuhi keinginan publik untuk mendapatkan informasi resmi yang terverifikasi atau bebas dari hoaks," terang Farhan, Selasa, 29 September 2020.
Farhan pun menyoroti kerasnya kehidupan di masa pandemi. Menurut dia, saat ini banyak perusahaan yang mengambil langkah pemotongan belanja media mainstream dan memindahkannya ke media sosial.
Ia merasa khawatir hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan industri jurnalistik.
Baca Juga: Liga 1 Diundur, Bos Persib Bandung Hanya Bisa Pasrah
"Industri media punya peran strategis sebagai sumber verifikasi berita dan informasi. Akuntabilitas media mainstream lebih tinggi daripada sekedar konten sosmed," tambahnya.
Dikatakan Farhan, media yang merupakan bagian dari empat pilar demokrasi harus tetap menjadi corong atau jembatan bagi perusahan.
Termasuk bagi lembaga pemerintah dan sejenisnya dengan memperkuat pada sektor komersil. Ia pun merujuk hasil survei Imogen Communication Institute (IGI) terhadap 140 media di 10 kota besar di Indonesia.
Hasilnya, 70,2 persen responden menyatakan pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap bisnis media.
Baca Juga: Bima Arya Perpanjang PSBMK Bogor Hingga 31 Oktober 2020, Ini Alasannya
"Industri media memiliki sejarah panjang dan kontribusi dalam perjuangan bangsa sejak sebelum kemerdekaan hingga masa sekarang," ungkap dia.
Atas kondisi tersebut, Farhan pun mendorong agar pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk belanja iklan di media mainstream.
"Langkah ini perlu dilakukan sebagai bagian dari menjaga Ketahanan Nasional," tandasnya.
Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad M Ali menambahkan, program-program pemerintah untuk menangkal hoaks dan literasi media berada diambang kegagalan jika tidak ada upaya afirmatif terhadap industri media.
Baca Juga: Menahan Tangis di Depan Kamera, Adegan Menggetarkan Pangeran William Bikin Publik Inggris Meleleh
"Bisa dibayangkan kalau teman-teman jurnalis tidak bisa lagi dipekerjakan oleh industri media. Hoaks disinformasi, dan lainnya akan merajalela," tuturnya.
Ia pun menilai, kerja jurnalis harus didukung pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, kementerian dan lainnya.
"Mereka harus punya kebijakan afirmatif belanja media," tambah Ali.
Lebih lanjut Ali menyatakan, kebijakan afirmatif bagi keberlangsungan industri media mutlak diperlukan. Hantaman informasi di sosmed yang penuh ketidak jelasan, bisa ditangkal dengan adanya media maistream.
"Hanya kerja jurnalistik yang bisa menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat," katanya.
Baca Juga: ICW Soroti KPK, Sebut Jokowi Hingga DPR dan Pansel Gagal Cari Pemimpin yang Berintegritas
Ia pun menuturkan, industri pers itu operasionalnya hampir sama dengan industri lain. Dia butuh belanja mulai dari energi yang dipakai, kertas, biaya kantor dan gudang, sampai biaya riset dan inovasi.
"Sialnya, industri media tidak bisa bekerja serta merta hanya untuk mencari untung seperti industri komersil lainnya," urainya.
"Dari situlah panggilan tanggung jawab pemerintah karena pers merupakan bagian dari pilar demokrasi," sambung Ali.
Ali juga memberikan warning jika media tak lagi eksis. Menurut dia, robohnya industri media akan menjadi bahaya bagi keberlangsungan Negara Indonesia.
Baca Juga: Kompetisi Kembali Ditunda, PT LIB Akan Komunikasikan Soal Subsidi Klub
"Pemerintah sudah tepat menciptakan situasi dimana demand terhadap industri media tetap bertahan dan membesar dengan kampanye anti hoaks dan penyesatan informasi," terangnya.
Tetapi, kata Ali, perlu juga ada dorongan dari sisi suplai. Dimana belanja media dari institusi pemerintah juga harus didorong.
"Toh banyak juga kebijakan dan rencana strategis pemerintah yang perlu disosialisasikan," tandasnya.***