GALAMEDIANEWS - Bak kebakaran jenggot, sehari setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendatangi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (18/3), untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana kredit pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Selasa (19/3), langsung mengumumkan peningkatan status kasus tersebut, dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
"Pada tanggal 19 Maret 2024 ini KPK meningkatkan proses penyelidikan dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).
Lebih jauh, terkait kasus yang dilaporkan Menkeu Sri Mulyani kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Senin (18/3), Ghufron menjelaskan bahwa KPK sudah menangani kasus tersebut sejak 10 Mei 2023 lalu.
Bahkan, lanjut Ghufron untuk kasus tersebut, KPK mengambil kebijakan berbeda dari biasanya. Selama ini saat KPK mengumumkan sebuah kasus naik status ke tahap penyidikan, maka berbarengan dengan itu ada penetapan tersangka.
"Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK, namun dalam perkara ini kami memutuskan untuk kemudian merilis dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini, sebelum kemudian kami menetapkan tersangkanya," ujar Ghufron.
Sesuai UU KPK, Kepolisian Maupun Kejaksaan tidak berwenang Lagi Jika KPK Telah Lebih Dahulu Menyidik Suatu Perkara
Lebih jauh, Ghufron juga membahas soal Pasal 50 Undang Undang KPK yang menyatakan bahwa institusi kepolisian maupun kejaksaan tidak lagi berwenang untuk menangani suatu perkara korupsi apabila perkara itu sudah dilakukan penyidikan lebih dahulu oleh KPK. "Dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan," ujarnya.
Namun, lanjut Ghufron ketika penyidikan suatu perkara korupsi sudah didahului oleh kepolisian dan kejaksaan, maka kedua penegak hukum itu wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari setelah dimulainya penyidikan.
Pada bagian lain, Ghufron menjelaskan bahwa pihaknya baru menyidik tiga korporasi dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Hal itu berbeda dengan apa yang disampaikan Kejaksaan Agung yang menyampaikan ada empat korporasi yang terindikasi fraud.
Ghufron juga menyebut total indikasi kerugian keuangan negara pada kasus LPEI yang ditangani pihaknya, yakni mencapai Rp.3,45 triliun. "Yang sudah terhitung dari tiga korporasi sebesar Rp. 3,45 triliun," ujarnya.
Baca Juga: Satu Tersangka Dugaan Korupsi Pasar Cigasong Ditahan, Kapan Giliran Kepala BKPSDM Majalengka?
Menurut Laporan Tim Terpadu Ada Empat Perusahaan Yang melakukan Freud Dengan Taksiran Kerugian Negara Sebesar Rp. 2,505 Triliun
Diberitakan sebelumnya, sebanyak empat perusahaan yang menjadi debitur LPEI diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atau freud (kecurangan) dengan cara memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan lembaga tersebut. Akibat dari perbuatan itu, negara ditaksir mengalami total kerugian sebesar Rp. 2,505 triliun.
Hal itu terungkap saat Menkeu Sri Mulyani Indrawati mendatangi Gedung Bundar, Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (18/3) pagi. Kedatangan Sri Mulyani untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana kredit pada LPEI tersebut.
Kehadiran Menkeu Sri Mulyani langsung disambut baik oleh Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) Sanitiar Burhanuddin dan secara resmi menerima laporan kasus tersebut dari Menkeu.
“Pada hari ini kami kedatangan Bu Menteri Keuangan, memang ada beberapa hal yang kami bahas tadi antara lain dugaan tindak pidana korupsi atau fraud (kecurangan) dalam pemberian fasilitas kredit LPEI,” kata Burhanuddin usai menerima kunjungan Sri Mulyani, di ruang kerjanya, Senin.
Lebih jauh, Burhanuddin menjelaskan sebenarnya dugaan itu sudah cukup lama diteliti oleh jajarannya melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan baru hari ini Menteri Keuangan resmi melaporkannya.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menuturkan dalam penelisikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa kredit-kredit bermasalah di LPEI itu, telah dibentuk tim terpadu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jamdatun Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu.
Dari hasil penelisikan tim terpadu terhadap kredit bermasalah di LPEI tersebut, diakui oleh menkeu terindikasi adanya fraud atau kecurangan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh empat debitur. “Kami manyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut,” kata Sri.
Usai menerima laporan dari Menkeu Sri Mulyani tersebut, Kajagung akan menyerahkan tindaklanjut penyelidikannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Andriansyah. "Kejaksaan Agung sangat mendukung upaya Kementerian Keuangan dalam rangka bersih-bersih di lembaga tersebut," lanjut kajagung."""