GALAMEDIA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mencatat adanya lima kasus pelanggaran terhadap anak pada saat pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung.
Hal ini dikarenakan pasangan calon (paslon) dan tim kampanye belum menjadikan anak sebagai salah satu isu krusial dalam pembangunan kelak pasangan calon terpilih.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga pada Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia menjelaskan, lima kasus itu merupakan hasil rekapitulasi pengawasan hingga Senin 12 Oktober 2020 atas kegiatan kampanye yang dilakukan terhadap ketiga paslon.
Baca Juga: Jokowi Diminta Hindari Gaya Otoriter, Pendiri Mizan: Jangan Gengsi Mendengar Rakyat
Bentuk pelanggaran tersebut di antaranya membawa bayi atau anak-anak yang belum memiliki hak pilih ke arena kampanye. Pelibatan anak dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk menggalang dukungan baik secara offline maupun online.
"Anak kerap dilibatkan untuk mencapai kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan kebutuhan orang dewasa," kata Hedi kepada wartawan di Soreang, Selasa 13 Oktober 2020.
Selain itu, modus pelanggaran kampanye pelibatan anak lainnya yakni menjadikan anak sebagai bintang utama dari iklan politik dan memasang foto, video anak atau alat peraga kampanye lainnya.
Baca Juga: 10 Manfaat Puasa Senin Kamis Untuk Kesehatan, Mulai Cegah Kanker Hingga Alzheimer
Menurut Hedi, adanya larangan pelibatan anak itu sebenarnya dimaksudkan agar proses politik pemilihan kepala daerah yang sangat kental dengan kompetisi tidak berdampak buruk pada anak. Bila pemahaman anak belum maksimal, dikhawatirkan akan memunculkan jiwa kompetisi yang tidak sehat pada anak.
Apalagi, lanjut dia, pemilihan kepala daerah serentak 2020 akan dilaksanakan di tengan pandemi Covid-19. Menurut Hedi, upaya memastikan anak aman, nyaman, dan terlindungi akan semakin kompleks.
Sedangkan, terhadap pihak-pihak yang masih melibatkan anak-anak dalam kampanye, Bawaslu bersama KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menandatangani surat edaran bersama (SEB) yang mengatur tentang perlindungan anak dari kegiatan kampanye politik.
Baca Juga: Petinggi KAMI Diciduk Polisi, Rocky Gerung Rilis Video: UU yang Dibuat Tertutup Rencanakan Kejahatan
"SEB ada karena dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur secara lugas bahwa anak-anak dilarang dilibatkan dalam kampanye politik. Kami tidak menemukan norma eksplisit yang menyebut adanya larangan pelibatan anak atau orang tak punya hak pilih," ujarnya.
Dalam mencegah pelanggaran pelibatan anak dalam kampanye tersebut, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat sekaligus mengingatkan juga kepada paslon dan tim suksesnya.
"Tentu upaya yang kita lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi pada upaya pencegahan. Agar terkait dengan persoalan anak ini tidak dilibatkan dalam kegiatan politik maupun kampanye," jelasnya.
Baca Juga: Gara-gara Ini Jerinx Dipolisikan Menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia Bali
Selain itu, kata Hedi, upaya kedua yakni melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran pelibatan anak saat pilkada. Penindakan, kata dia, dilakukan sebagai upaya penerapan sanksi atau ultimum remedium. Sehingga memang tidak ada kata lain selain melakukan penindasan.
Mereka yang melibatkan anak-anak dalam kampanye ternyata dapat dijerat Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman kurungan paling lama tahun kurungan penjara.
"Sesuai ketentuan pasal 15 huruf a, dijelaskan setiap anak memiliki hal dalam perlindungan dalam kegiatan politik, sanksi pidana 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10 juta," paparnya.***