Network
GALAMEDIA - Pertikaian sengit pecah di antara negara-negara Uni Eropa (UE) terkait alokasi vaksin virus korona Pfizer.
Prancis dan Jerman dituduh berusaha “mengalahkan” negara-negara yang lebih kecil dalam pertempuran untuk mendapatkan pasokan.
Tekad UE untuk menyetujui kesepakatan program vaksinasi di 27 negara anggota terlebih dahulu memungkinkan Inggris menjadi yang pertama menyetujui penggunaan vaksin.
Baca Juga: Pendekatan Penegakan Hukum Masih Misterius, PB HMI Minta Presiden Jokowi Turun Tangan
Dengan posisi tak lagi tergabung di UE, negara-negara UE menuduh Inggris mengambil jalan pintas. Komisi UE memperingatkan negara-negara anggota untuk melangkah 'sangat hati-hati' terkait vaksin.
Dikutip Galamedia dari DailyMail, Selasa (8 Desember 2020) kehati-hatian dimaksud yaitu menjalani prosedur keamanan dengan jalur regulator medis UE dan Badan Obat-obatan Eropa yang diklaim lebih ketat dan membutuhkan lebih banyak bukti keamanan untuk diajukan selain MHRA.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR Ri Dukung Komnas HAM Dalami Insiden Penembakan 6 Anggota FPI
Sumber-sumber diplomatik mengatakan negara-negara besar Eropa seperti Prancis dan Jerman terlibat negosiasi sengit dengan negara-negara anggota lain soal warga negara Uni Eropa mana yang harus mendapat prioritas.
Juga terkait apakah perbedaan ekonomi di antara mereka akan membuat peluncuran vaksin secara bersamaan mungkin dilakukan.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Masih Tinggi, Tekan Nilai Tukar Rupiah
Beberapa negara UE seperti Polandia dan Hongaria misalnya tidak memiliki fasilitas pendingin untuk menyimpan obat pada suhu -70C. Ini artinya inokulasi baru bisa dimulai di kedua negara tersebut memasuki tahun baru.
Di Hongaria fakta ini memicu tuntutan untuk persetujuan vaksin kontroversial Sputnik V Rusia yang sedang menjalani uji coba meskipun data yang tersedia untuk umum tak memadai.
Baca Juga: Tenangkan Diri Level Dewa, Kesal Ribut dengan Istri Pria Ini Jalan Kaki Tujuh Hari
Sebuah sumber mengatakan, “Untuk masalah vaksin, UE lambat dan tidak responsif. Diskusi terbukti malah menjadi mimpi buruk.”
Pejabat Inggris mengatakan Brexit membantu mempercepat persetujuan vaksin di Negeri Ratu Elizabeth karena para ahli di MHRA tidak terhambat oleh persetujuan UE.***
