Network
GALAMEDIA - Ketua MAKAR (Mahasiswa Karangnunggal), Asep Kustiana menyoroti para pemangku kebijakan kurang serius dalam penanganan Covid 19. Terlebih selama kampanye Pilkada Tasikmalaya.
Bahkan peningkatan, sebaran dan data terkonfirmasi serta positif covid 19, Kabupaten Tasikmalaya tidak transparan. Padahal sudah masuk dalam zona merah dan harus serius dalam menanganinya. Sehingga memutus mata rantai penyebaran. Selain itu, sosialiasi masih minim yang berimbas pada masyarakat yang abai.
Di dalam situasi pademi Covid 19, pejabat publik negara seharusnya fokus untuk bisa mengatasi penyebaran virus ini dengan semaksimal mungkin. Baik dalam upaya pencegahan maupun pemberian bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: Dukung Pembangunan Pabrik, Kumpulan Massa Malah Lumpuhkan Jalan Bandung - Tasikmalaya
"Namun sangat disayangkan, oleh sebagian pejabat publik negara kondisi ini malah dijadikan ajang untuk memperkaya diri. Terungkapnya kasus korupsi dan penanganan Covid 19 Kemensos tentu kejadian ini sangat membuat masyarakat kecewa," katanya, Selasa 8 Desember 2020.
Oleh sebab itu, kata Asep, diharapkan penegak hukum baik pusat maupun daerah harus bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat mengenai anggaran bantuan sosial.
"Jangan sampai ada celah untuk bisa melakukan tindakan korupsi," ujarnya.
Baca Juga: Ini Tahapan dan Kriteria Vaksinasi Covid-19: Faskes Wajib Siap Agar Vaksinasi Berjalan Lancar
Karena, lanjut Asep, memang bantuan sosial ini tidak hanya dari pusat saja, melainkan ada juga dari daerah. Tidak menutup kemungkinan didalam penyaluran bantuan sosial di daerah pun bisa saja terjadi indikasi tindakan korupsi bantuan sosial tersebut.
