Network
GALAMEDIA - Usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman memprediksi ada jutaan orang tanpa gejala (OTG) yang tidak terdeteksi.
"Diperkirakan ada setidaknya 2,4 juta OTG tidak terdeteksi terlibat dalam proses pilkada ini," katanya, Rabu 9 Desember 2020.
Terlebih, Dicky juga menilai minimnya program testing dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, testing itu bisa dilakukan minimal sehari sebelum hari pencoblosan.
Dicky mengaku sempat memantau pula pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah yang disiarkan melalui media.
Ia melihat kurangnya pencegahan dan mitigasi seperti interaksi manusia, kontaminasi serta paparan di TPS.
Baca Juga: Awas, Ada 'Direktur Penyelidikan KPK' Gentayangan Minta Setoran Uang
"Potensi lonjakan kasus dan dampaknya umumnya terlihat jelas sebulan kemudian. Itu terjadi untuk setiap mobilisasi massa yang besar," ujarnya.
Terkait hal itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengklaim pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak ada hubungannya dengan lonjakan kasus positif Covid-19.
Mahfud menggunakan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk membandingkan kondisi sebaran Covid-19 di daerah Pilkada dengan yang tidak menggelar Pilkada.
“Berdasarkan olahan informasi pusat pengendalian Covid-19 di BNPB, itu ternyata tidak ada bedanya tren perkembangan Covid di daerah yang menyelenggarakan pilkada sama yang non pilkada,” ujar Mahfud dalam jumpa pers virtual, Rabu 9 Desember 2020.
Baca Juga: Untuk Mencegah Terjadi Keributan, Menko Polhukam Mahfud MD Instruksikan Ini
Bahkan menurutnya, beberapa daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada memiliki potensi penularan yang lebih tinggi dari daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
“Jadi tidak ada kaitan sebenarnya antara besarnya terinfeksi Covid dengan penyelenggaraan pilkada,” tambah Mahfud.
Namun, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per 6 Desember 2020, jumlah daerah yang berpotensi tinggi penularan (zona merah) di wilayah Pilkada angkanya lebih tinggi dari wilayah yang Non Pilkada.
Dari total 309 kabupaten/kota yabg menyelenggarakan Pilkada, ada 29 daerah yang masuk zona merah. Sementara, dari 205 kabupaten/kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada ada 18 daerah yang masuk zona merah.
Baca Juga: Ketua KPK Firli Bahuri Ungkap Musuh Utama dan Terbesar bagi Pelaksanaan HAM di Indonesia
Sementara, jumlah daerah yang berpotensi penularan sedang (zona oranye) di wilayah Pilkada angkanya mencapai 220 daerah. Sementara, yang Non Pilkada ada 151 daerah.
Kemudian, jumlah daerah yang berpotensi penularan rendah (zona kuning) di wilayah Pilkada angkanya mencapai 56 daerah. Sementara, yang Non Pilkada ada 28 daerah.***
