Network
Ia mengatakan untuk materai Rp 10.000 tersebut saat ini masih belum bisa diedarkan karena masih menunggu instruksi dari Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Menlu Retno Marsudi Sampaikan Sikap Terbaru Indonesia Terkait Hubungan dengan Israel
"Materai tersebut sudah sampai di Kantor Pos namun kami masih belum bisa menjualnya karena masih menunggu instruksi dari Kementerian Keuangan," lanjut dia.
Lebih lanjut ia menuturkan, tujuan diberlakukan tarif materai Rp 10.000 itu adalah membantu pelaku UMKM dan masyarakat luas dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau serta kenaikan batas nominal nilai mata uang dalam dokumen dari Rp 1 juta menjadi lebih dari Rp 5 juta.
Selain itu, untuk meningkatkan kesederhanaan dan efektifitas serta memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik.
Baca Juga: Siap-siap! Jawa Tengah Bakal Batasi Pergerakan Masyarakat Mulai 11 Januari 2021
Kemudian bagi masyarakat yang masih memiliki materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 maka cara menempelkan materai kombinasi tersebut adalah ditempel sejajar atau horizontal dan tidak boleh menempel materai lebih dari satu dengan cara menindih serta kedua materai yang ditempel harus dikenai tanda tangan atau cap.
Dalam menginformasikan penggunaan materai tersebut pihak kantor pos telah melakukan sosialisasi melalui media sosial, media cetak serta Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak juga sudah melakukan sosialisasi ke masing-masing instansi.
Baca Juga: Pemerintah Batasi Aktivitas Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali, Ini Jenis Kegiatan yang Dibatasi
Ia menambahkan pihak Kantor Pos tidak melayani pengembalian materai bagi masyarakat yang masih memiliki materai lama karena setiap materai yang keluar dari pihak Pos sudah dianggap terjual dan uangnya langsung disetorkan ke rekening Dirjen Pajak.
