Network
GALAMEDIA - Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah berjalan, diawali dengan penyuntikan vaksin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Januari 2021.
Tahap awal, vaksin akan diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19. Namun, sektor lain pun diharapkan segera membuat program vaksinasi.
Presiden Jokowi bahkan mengultimatum para pengusaha untuk segera menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri bagi karyawan secara gratis. Langkah itu demi percepatan memutus mata rantai penularan virus corona.
Baca Juga: Bio Farma Selesaikan Produksi 4 Juta Vaksin Covid-19 dan Siap Didistribusikan pada Februari
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Muhammad Farhan menekankan para pengusaha harus mempercepat penyelenggaraan vaksinasi secara mandiri.
Menurut dia, langkah itu menjadi bentuk proaktif terhadap upaya percepatan menanganan pandemi Covid-19.
"WNI yang mampu secara ekonomi dan masuk ke dalam kelompok yang bisa divaksin, maka bisa melaksanakan tanpa menunggu giliran," tutur Farhan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 23 Januari 2021.
Vaksinasi dinilai Farhan merupakan upaya terbaik memutus pandemi agar pemulihan di sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan berhasil.
Baca Juga: Awas! Sudah Divaksin pun Tidak Lantas Kebal Covid-19, Masih Bisa Terlular dan Menularkan
"Vaksinasi Covid-19 adalah usaha bersama seluruh bangsa untuk memutuskan rantai penularan Covid-19 yang membawa kita pada resesi menyeluruh," tambah dia.
Mantan presenter ini memastikan Presiden Jokowi dan DPR sudah satu suara dan bertekad untuk distribusi vaksin bagi perusahaan hingga diterima karyawan secara gratis.
"Bahwa vaksin ini diberikan secara cuma-cuma kepada semua WNI. Ini adalah wujud kehadiran negara bagi warganya," ungkap Farhan.
Lebih lanjut ia juag menilai, peran perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan vaksinasi bagi karyawan dinilai sangat membantu mempercepat dan meminimalisir hambatan distribusi vaksin.
Baca Juga: Ditangkap di Bali, Pembobol Bank BUMD Senilai Rp 548 Miliar Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung
Di sisi lain, Farhan mengakui memberikan vaksin secara merata tidak mudah, ada pekerjaan besar yang menyertai tekad ini.
"Upaya ini tentu memberi beban yang tidak ringan bagi negara, baik secara anggaran maupun operasional. Bayangkan bagaimana caranya vaksinasi 70 persen populasi Indonesia secara cepat?" katanya.
Oleh karena itu, Farhan pun mendorong para pengusaha untuk membuat skema vaksinasi yang memudahkan karyawan. Namun ia meminta agar regulasi yang ketat tetap harus diperhatikan.
Regulasi di bawah pengawasan BPOM dan Kemenkes tetap wajib hukumnya untuk memastikan bahwa jenis vaksin dan protokol vaksinasinya mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagi WNI.
Baca Juga: Ketua Satgas Doni Monardo Tertular Covid-19 saat Menjalankan Tugas Penanganan Bencana
"Vaksinasi Mandiri membantu percepatan vaksinasi nasional mencapai 70 persen populasi dan mengurangi beban negara. Inilah saatnya kita menunjukkan peran aktif sebagai WNI dalam memutuskan rantai penularan Covid-19," terang Farhan.
Tak cuma mendorong pengusaha membuat skema vaksinasi, Farhan juga meminta Pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang menyelenggarakan vaksinasi mandiri.
"Kewajibannya adalah vaksinasi, skema mandiri atau menunggu jadwal dari pemerintah adalah pilihan. Tapi sebaiknya ada insentif jika ada perusahaan yang terapkan infeksi mandiri," tandas dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung rencana vaksinasi mandiri Covid-19. Jokowi menyebut, rencana yang telah diwacanakan para pengusaha itu segera diputuskan di samping pelaksanaan vaksin gratis.
Baca Juga: Wagub Jabar Bahas Pembentukan Kampung Santri di Manonjaya Tasikmalaya
"Kemudian ada bertanya bagaimana mempercepat lagi? Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak bisa nggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan," tutur Jokowi di acara Kompas100 CEO Forum, Kamis 21 Januari 2021.
Menurut Jokowi, rencana itu sebenarnya baik-baik saja. Hal itu juga sesuai rencana dirinya ingin mempercepat vaksinasi.
"Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya ditanggung perusahaan, kenapa tidak," katanya.
Namun, menurut Kepala Negara, isu mengenai vaksin mandiri perlu diperhatikan dengan baik. Publik harus dijelaskan mengenai vaksin mandiri.
"Kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda, bisa dilakukan," tandas Jokowi.***
