Network
“Jadi, harus ada insiatif impeachment DPR. DPR ke MK. Kemudian MK kembalikan ke DPR dan DPR ke MPR,” ujarnya.
“Oleh karena itu, tidak ada satu pun institusi negara yang dapat mempersoalkan eksistensi seorang presiden kecuali DPR. MPR hanya menunggu di ujung dan MK hanya pada konteks sengketa hukum,” lanjutnya.
Baca Juga: Pemeran Paman “Bo Bo Ho” Tutup Usia, Tenky Tin Kai Man: Dia Meninggalkan Kami dengan Damai
Namun, Refly menilai jika kasus ini tidak akan berlanjut karena dirinya menganggap Jokowi sudah “menang” jika ditinjau dari sisi hukum dan sisi politik.
“Sepanjang Presiden Jokowi masih mengontrol mayoritas DPR maka apapun yang dilakukannya termasuk pelanggaran protokol kesehatan sekalipun pasti akan dibela oleh partai-partai pengusungnya,” ujarnya.
Jadi, di atas kertas hampir muskil untuk memproses presiden dari sisi politik. Dari sisi hukum tidak bisa karena konstitusi sudah memberikan pengecualian kecuali inpeachment tadi. Dari sisi politik juga tidak mungkin karena mayoritas suara di DPR masih berada di tangan Presiden Jokowi,” lanjutnya.
Baca Juga: Jadwal TransTV 28 Februari 2021: Weekend Seru, Celebrity on Vacation hingga My Trip My Adventure
“Tidak seperti Bung Karno pada tahun 67 yang sudah kehilangan dukungan dan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001,” ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri disebut tidak menerbitkan laporan polisi Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan pada 25 Februari 2021 atas kasus kerumunan yang terjadi di Maumere, NTT ketika kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Setelah mengetahui kabar tersebut, Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia mengaku kecewa dan dirinya pun turut mempertanyakan pelaksanaan azas persamaan kedudukan di hadapan hukum di Indonesia.
