Network
GALAMEDIA - Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Andi Arief terus menyuarakan tentang akan diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) di kubu Partai Demokrat.
Dari beberapa hari belakangan ini, Andi sangat gencar menyuarakan lewat akun Twitter-nya tentang akan terjadinya KLB.
Baru-baru ini Andi menyatakan bahwa pemerintah melakukan pembiaran jika KLB ilegal terjadi.
Hal itu dinyatakannya pada Jumat, 5 Maret 2021 lewat akun Twitter barunya, setelah sebelumnya akun Twitter lama diretas oleh seseorang yang ia sebut 'kakak pembina'.
"Pemerintah lakukan pembiaran jika KLB ilegal terjadi," cuitnya sebagaimana dilansir Galamedia dari akun Twitter terbaru @AndiArief_ID.
Andi Arief juga menyinggung Presiden Jokowi yang seharusnya bisa bertindak tentang demokrasi ini.
Baca Juga: Memberikan Hasil yang Baik, Jokowi Akan Kembangkan PPKM Mikro Ke Luar Provinsi Jawa-Bali
"Pak Jokowi Harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi," tulisnya.
Ia pun mengungkapkan tentang etika menghargai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melakukan kebenaran, juga tidak ada tindakan.
"Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yg lakukan kebenaran juga beku hatinya," ungkapnya.
Baca Juga: Deretan Klub Sepak Bola Dunia yang Followers Instagramnya Paling Banyak
Andi Arief mengatakan jangan menyalahkan mantan Presiden jika demonstrasi di Istana terjadi dengan standar prokes.
"Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dg standar prokes," katanya.
Pemerintah lakukan pembiaran jika KLB ilegak terjadi.Pak Jokowiharusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi. Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yg lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dg standar prokes.— AndiArief_ID (@AndiArief_ID) March 5, 2021
Seperti yang diketahui, kabar diadakannya KLB yang digelar Jumat hingga Sabtu, 5-7 Maret 2021 di Sumatera Utara digagas oleh kader-kader Partai Demokrat yang telah diberhentikan.***
