Network
GALAMEDIA – Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Moeldoko, terlihat memimpin rapat membahas konflik agraria.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria tahun 2021 lewat virtual, 8 Maret 2021.
Dirinya terlihat masih menjalankan tugasnya sebagai Kepala KSP untuk menyelesaikan 137 kasus konflik agraria. Dari 137 kasus tersebut, 105 di antaranya kasus di kawasan hutan dan 32 lainnya di kawasan non-hutan, lansir Antara.
Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko mengaku sudah menerbitkan Surat Keputusan KSP soal program agraria. “Jadi jangan terlalu banyak diskusi karena tidak akan selesai. Segera eksekusi penyelesaian konflik di 137 kasus/lokus tersebut pada tahun ini,” ujarnya.
Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan No. 1B/T tahun 2021 tentang Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria 2021 diteken pada 29 Januari 2021.
Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB ini menyebutkan bahwa tim pelaksana tugas agraria terdiri atas kombinasi pejabat pemerintah dan aktivis CSO tingkat nasional.
Baca Juga: Kaesang Buka Suara Mengenai Isu yang Beredar: Sudah Putus Sejak Januari, Waktu Itu Aku Dimaki
Beberapa anggota tim yakni Moeldoko sendiri sebagai Ketua, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Baadan Pertanahan Nasional sebagai Wakil Ketua I.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Wakil Ketua II, 32 orang pejabat dari lintas Kemenko. Kemudian 9 Kementerian/Lembaga bersangkutan, TNI, Polri, dan 4 pimipinan CSO sebagai anggota tim.
Moedoko menyebutkan hasil laporan dari tim tersebut akan diberikan kepada Presiden Jokowi, bahwa Jokowi bisa turun langsung ke lapangan.
Baca Juga: Vaksin AstraZeneca Tiba, WHO Puji Indonesia Mendorong Kesetaraan Akses Vaksin
“Penyelesaian tugas ini akan saya laporkan langsung ke Presiden, sehingga kalau perlu Presiden turun ke lapangan, akan saya laporkan juga,” ucapnya.
Dirinya mengaharapkan agar tidak terjadi persoalan di lapangan soal konflik Agraria dan ingin penyelesaian secara cepat dan lancar. “Jadi jangan ada lagi persoalan di lapangan, segera selesaikan sehingga tidak menunggu persoalan yang lain,” tutur Moeldoko.
Selain itu, mantan Panglima TNI tersebut meminta Deputi Menko Ekonomi dan Dirjen Penataan Agraria K-ATR terlibat. Tujuan dari hal tersebut untuk bertanggung jawab melanjutkan serta menyelesaikan Revisi Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.***
