Network
GALAMEDIA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan jajaran Pemprov DKI Jakarta siap jika memang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan lahan oleh BUMD DKI Sarana Jaya untuk program Rumah DP Rp0.
Disebutkan pria yang akrab disapa Ariza ini, semua pihak harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
“Semua warga negara siap, tapi kan harus ada aturannya,” ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 17 Maret 2021.
Riza yakin KPK memeriksa, menyelidiki dan menyidik kasus korupsi pengadaan lahan olah Sarana Jaya tersebut secara profesional.
Baca Juga: Menkes: Penerima Vaksin Tak Lantas Jadi Superhero, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan
Disebutkan, KPK pasti sudah paham siapa yang paling kredibel untuk dimintai keterangan soal kasus korupsi tersebut sehingga tidak asal memanggil para saksi.
“KPK lembaga yang kita hormati, yang mempunyai kredibilitas, tidak sembarangan panggil, periksa, dan kami hormati apa yang menjadi keputusan kebijakan. Kami yakin KPK akan profesional,” ujar Riza.
Iapun menyatakan, Pemprov DKI Jakarta mendukung langkah-langkah yang diambil KPK termasuk proses hukum kasus korupsi di BUMD DKI Jakarta.
Baca Juga: Kegiatan Belajar dan Mengajar Tatap Muka di Jabar Bisa Berlangsung Juli 2021
Meskipun, kata Riza, pihaknya tetap memegang prinsip hukum yang penting, yakni asas praduga tak bersalah.
“Kami memberi kesempatan juga seluasnya dan menghormati, menghargai tugas fungsi dari KPK terkait masalah di Sarana Jaya,” tandasnya.***
