Network
GALAMEDIA - Belum hilang rasa kaget masyarakat Jawa Barat dengan ditangkapnya Wali Kota Cimahi. Namun tiba-tiba giliran Bupati Kabupaten Bandung Barat, Aa Umbara mengikuti jejak pendahulunya.
Ia berurusan dengan KPK atas dugaan keterlibatannya dalam korupsi bansos tahun 2020. Dalam situasi serba susah, kabar tersebut sangat memprihatinkan.
Ketua KPK pada Oktober 2020 menyampaikan keprihatinannya Jawa Barat berada di peringkat tertinggi dalam hal korupsi.
Dalam kurun waktu 2006 sampai 2021, KPK menyebutkan ada 101 kasus korupsi di Jabar yang melibatkan tak kurang dari 60 pejabat daerah berbagai level.
Sampai tahun 2021 paling tidak ada 16 kepala daerah se-Jawa Barat yang berurusan dengan KPK. Dari 27 Kabupaten/kota se-Jabar, 16 kepala daerah tersandung kasus korupsi.
Ketua DPW PSI Jabar, Furqan Amini M. Chan menilai gejala tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB). Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan dengan cara-cara yang luar biasa juga.
"Ketua KPK, Firli Bahuri memang sudah menegaskan bahwa KPK mengembangkan tiga strategi untuk memberantas korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan. Pertanyaannya adalah apakah pengawasan pertama-tama hanya menjadi tugas KPK?" tutur Furqon, dalam keterangannya, Rabu, 24 Maret 2021.
Baca Juga: Di Tengah Kemelut Demokrat, Moeldoko Bertemu 100 Diaspora di Amerika, Ada Apa?
Furqon pun mempertanyakan fungsi pengawasan yang menjadi tugas legislatif daerah.
"Apakah anggota legislatif tidak mampu mengawasi roda pemerintahan daerah, sehingga kejadian serupa bisa berulang? Ini perlu menjadi perhatian bersama," tegas dia.
Lebih prihatinnya lagi, lanjut Furqon, baru-baru ini tersiar kabar di media adanya pemeriksaan terhadap anggota legislatif Jawa Barat periode 2014-2019. Pemeriksaan itu terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap bantuan Pemrov untuk Kabupaten Indramayu tahun 2019.
"Jika dugaan itu terbukti, maka Jawa Barat benar-benar dalam dalam situasi darurat korupsi," kata dia.
PSI pun menyoroti fakta bahwa ada oknum bupati/wali kota yang melanjutkan tradisi korupsi kepala daerah sebelumnya. Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat menjadi contoh paling tragis.
Baca Juga: Apa?! Pangeran Tahu Bahwa Arga Saudara Kandungnya: Sinopsis Putri untuk Pangeran 24 Maret 2021
"Sejak pemekaran, kepala daerah terpilih di kota dan Kabupaten itu menjadi langganan KPK. Artinya tidak ada efek jera atas penindakan oleh KPK," nilai Furqon.
DPW PSI Jabar mendesak legislatif di semua level untuk ikut aktif mengawasi dan memberi masukan pada Kepala daerah. Tujuannya agar penyelenggaraan pembangunan di daerah Jawa Barat berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat Jawa Barat.
PSI juga memandang perlunya transparansi APBD. Pemda perlu membuka akses seluas mungkin terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran daerah, dengan demikian masyarakat dapat ikut mengawasi serta aktif dalam strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Jawa Barat.
Selain itu, PSI merasa perlu menegaskan bahwa tindak pidana korupsi sungguh-sungguh merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Tak Diperhatikan, Pemkot Bandung Diminta Revitalisasi Stilasi dan Monumen BLA jadi Destionasi Wisata
"Korupsi jelas akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pemilih dan pada gilirannya akan menurunkan partisipasi rakyat dalam pilkada. Rendahnya partisipasi rakyat dalam pemilu sama artinya dengan rendahnya legitimasi de facto terhadap pemimpin terpilih," paparnya.
Furqon pun menilai, rendahnya legitimasi de facto Kepala daerah terpilih akan segera menjurus pada pembangkangan publik. Pemerintah tidak akan memperoleh dukungan dalam merealisasikan pembangunan.
"Dan tentu saja para wajib pajak juga bisa enggan membayar pajak dengan alasan 'uang hasil pajak toh akan dikorupsi'. Jika itu terjadi maka pemerintah akan berhadapan vis a vis dengan rakyatnya sendiri," tandasnya.***
