Network
Baca Juga: Raffi Ahmad Keluarkan Hingga Rp300 Miliar untuk RANS Cilegon FC: Terpenting Bermain Baik
"Kami hargai keputusan Pemerintah tersebut," kata Max Sopacua, di Jakarta, dikutip Galamedia dari Antara pada Kamis, 1 April 2021.
Menurut dia, selama ini pemerintah selalu diseret-seret dalam persoalan Demokrat hanya karena Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Moeldoko yaang menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
"Karena itu prediksi kalau pemerintah ikut campur, karena Moeldoko merupakan Kepala KSP, itu salah besar dan tidak terbukti," ujarnya pula.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KLB, Saiful Huda Ems yang mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Kemenkumham, dan membuktikan bahwa tidak ada intervensi Pemerintah di dalamnya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 1 April 2021: Mama Rosa Percaya Andin Bukan Pembunuh, Posisi Elsa Aman Lagi
Dia menilai keputusan Kemenkumham itu juga membuktikan bahwa Moeldoko telah difitnah dengan menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.
Saiful Huda mengajak semua pihak menggunakan cara politik yang cerdas, bersih, dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat.
"Selain itu, ada isu miring yang dikembangkan orang yang tidak bertanggung jawab yang menuduh Moeldoko mau mengkudeta beberapa partai politik lainnya, merupakan fitnah kejam dan tidak benar. Hal ini telah dibantah langsung pimpinan-pimpinan partai bahwa tuduhan itu tidak benar," ujarnya. ***
