Network
GALAMEDIA - Duta PBB untuk Myanmar meminta Dewan Keamanan PBB segera mengintervensi konflik antara junta militer dan demonstran di Myanmar.
Hingga saat ini, demonstrasi di Myanmar masih bergejolak. Hal ini diawali sejak militer mengkudeta kepemimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.
Setelah partainya dituduh curang dalam pemilihan umum yang digelar pada bulan November 2020.
Terhitung sejak 31 Maret 2021, sudah lebih dari 520 orang tewas sejak demonstrasi menentang kudeta yang dilangsungkan.
Pada Sabtu lalu, militer sempat melakukan serangan udara di provinsi Karen untuk pertama kali sejak 20 tahun.
Baca Juga: Situasi Covid-19 Belum Aman: Termasuk Jokowi, 25 Pemimpin Serukan Perjanjian Pandemi Internasional
"Kekejaman militer sudah tak bisa ditoleransi lagi. Di sisi lain, banyak orang yang bersikukuh melawannya. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya perang sipil dalam skala yang besar," tutur Christine Burgener, Duta PBB untuk Myanmar dikutip Galamedia dari The Guardian.
Chrstine Burgener mengatakan bahwa permohonan untuk melakukan dialog dengan junta militer sudah diajukan.
"Namun, jika kita hanya menunggu mereka bersedia untuk dialog, situasi di akar rumput akan semakin parah. Pertumpahan darah sudah dekat," katanya.
Oleh karena itu, Christine Burgener meminta Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah intervensi.
"Saya memohon dewan memanfaatkan segala instrumen yang tersedia untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Myanmar dan mencegah terjadinya malapetaka di Asia," katanya.
Baca Juga: 7 Perawatan Tubuh dan Wajah yang Wajib Kamu Perhatikan Selama Bulan Puasa
Christine Burgener menekankan untuk menghentikan kekerasan di Myanmar, karena hal itu akan sangat berdampak bagi dunia.
Oleh karenanya, langkah untuk mencegah kekerasan terus berlanjut di Myanmar perlu dilakukan.
"Kegagalan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di Myanmar akan menyebabkan kerugian dunia dalam jangka panjang," ucapnya.
Tetapi jika mereka tidak mencegah dan membiarkan hal itu dan terus melanjutkan serangan terhadap penduduk sipil, maka PBB akan bertindak lebih tegas dari sekarang.***
