Network
GALAMEDIA – Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan 75 pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak diberhentikan dari Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, Feri Amsari selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas menilai ada perintah Jokowi di balik penonaktifan 75 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan.
Feri mengatakan bukan tidak mungkin KPK nantinya akan berubah menjadi lembaga bargaining (tawa-menawar).
Baca Juga: Buruan SAE, Pembangunan Kota Bandung Lebih Perhatikan Masalah Pangan serta Lingkungan
“Bukan tidak mungkin KPK akan berubah menjadi lembaga bargaining politik,” kata Feri saat dihubungi, Selasa 11 Mei 2021.
75 pegawai itu kata Feri, merupakan orang-orang yang menangani kasus penting. Ia menuding upaya Firli melemahkan KPK itu atas perintas Jokowi.
“75 orang itu merupakan orang-orang yang menangani kasus-kasus penting yang melibatkan partai-partai besar dan orang-orang penting. Ini adalah upaya Firli atas perintah presiden untuk memastikan kasus-kasus besar tidak berlanjut,” pungkasnya.
Baca Juga: Lagi-lagi Salah, Pengamat : Mungkin Jokowi Sedang Banyak Pikiran
Dia menyebut penonaktifan ke-75 pegawai itu bakal membuat KPK sepenuhnya menjadi alat bagi Ketua KPK, Firli. Feri menilai cara yang digunakan Firli dengan menonaktifkan KPK sebagai hal buruk.
